“Seperti diketahui, 2024 adalah akhir dari RPJMN 2020-2024 dan kita punya target-target pembangunan yang harus kita capai sampai tahun 2024. Saya kira seluruh sasaran-sasaran pembangunan pada 2024 mau nggak mau secara maksimal kita dekati dan kita bisa capai karena ini tahun terakhir,” katanya dalam acara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait “Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023: Belanja Berkualitas Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia” secara virtual, di Jakarta, Rabu.
Saat ini, Bappenas disebut sedang mengevaluasi seluruh kegiatan program hingga tahun 2024. Jika ada program-program tertentu yang tidak bisa dicapai, lanjut dia, maka akan tidak dilanjutkan sesuai Direktif Presiden. Adapun persoalan-persoalan kecil yang bisa diselesaikan, maka akan dilanjutkan.
“Jadi ada adjustment dalam rangka pencapaian sasaran itu, tetapi sasaran-sasaran besar seperti kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat pengangguran, emisi gas rumah kaca, tentu itu tetap sasaran pembangunan yang harus dan wajib upayakan semaksimalnya. Mudah-mudahan semua RPJMN yang kita susun di dalam RPJMN 2020-2024, setidak-tidaknya 90 persen atau 80-an persen bisa dicapai,” ungkap Suharso.
Berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu 2020-2024, perkembangan kinerja tujuh agenda pembangunan yang telah disusun Bappenas dengan 505 indikator sasaran pembangunan telah mencapai 69 persen. Namun, 21 persen kinerja masih stagnan dan menurun.
Seiring upaya meningkatkan persentase dari 69 persen ke kisaran 80-90 persen, pihaknya disebut sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mencapai Indonesia Emas.
“Nah, Indonesia Emas adalah kita ingin jadi salah satu negara dengan penduduk yang punya tingkat pendapatan sama dengan negara maju. Bahkan, kita bercita-cita jadi negara ke-5 dan ke-7 dengan GDP (Gross Domestic Product) terbesar di dunia. Pada saat yang sama, GNI (Gross National Income) per kapita kita itu sudah sama dengan negara-negara maju kira pada tahun 2045, kira-kira 20-22 ribu dolar AS per kapita,” ucap Kepala Bappenas.
Sebelum mencapai target Indonesia Emas, Indonesia dinyatakan harus melewati jebakan pendapatan kelas menengah (Middle Income Trap/MIT) mengingat saat ini GNI tanah air masih berkisar 4.300 dolar AS per kapita atau perlu ditingkatkan lima kali lipat guna mencapai 20-22 ribu dolar AS per kapita.
Dalam hampir 20 tahun terakhir, lanjut dia, Total Factor Productivity (TFP) Indonesia rendah, bahkan minus. Hal ini mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi tanah air tidak pernah beranjak dari kisaran 5 persen, sehingga belum mendekati potensi pertumbuhan potensial di angka 6,7-7 persen agar masuk dalam kategori negara maju.
“Berdasarkan Growth Diagnostics, sebenarnya kita mampu tumbuh di 6,7-7 persen, kita punya potensial pertumbuhan seperti itu, tapi kita tidak bisa ke sana dan akibatnya kita hanya berada di 5 persen. Kalau kita bisa tumbuh potensial ekonomi kita (6,7-7 persen), mudah-mudahan graduasi terhadap MIT bisa lebih cepat. Awalnya perhitungan kami kira-kira pada 2036 kita lepas dari MIT, tapi karena akibat COVID-19 dan sebagainya, kita akan mundur mungkin 2038 paling cepat atau 2041,” ujar Suharso.
Baca juga: Usaha kedaulatan pangan di RPJMN 2020 diharapkan terus dilakukan
Baca juga: Bappenas: Rencana Kerja Pemerintah 2020 fokus peningkatan SDM
Baca juga: Bappenas minta visi misi kampanye sejalan RPJMN 2020-2025
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
