Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Boediono mengatakan, rencana percepatan pembayaran pinjaman IMF tidak akan dilakukan pekan ini mengingat masih banyak yang harus dibereskan seperti kesepakatan paralel dengan percepatan pembayaran pinjaman dari Japan Bank for International Corporation (JBIC). "Skenario pembayaran utang IMF kita rapikan dulu. Kita lihat dulu. Ya tidak minggu ini dong," katanya usai menghadiri pelantikan 12 hakim tipikor di Istana Negara Jakarta, Jumat. Boediono juga tidak bisa memastikan kapan pemerintah akan membayar separuh atau sekitar 3,9 miliar dolar AS dari total pinjaman IMF yang saat ini mencapai 7,8 miliar dolar AS itu. "Saya tidak bisa memastikan. Nanti tunggu teman-teman BI yang mencermati detilnya. Jadi kita tunggu saja," katanya. Sementara mengenai adanya klausul percepatan pembayaran pinjaman JBIC jika pemerintah mempercepat pembayaran pinjaman IMF, Boediono mengatakan, hal itu termasuk yang akan dibereskan sebelum membayar pinjaman IMF. Menurutnya, pemerintah tidak ingin mempercepat pembayaran pinjaman dengan JBIC karena terkait kemampuan APBN. "Kalau kita bilang tidak. Jadi kita harus membahasnya dengan JBIC, untuk meminta agar tidak dipercepat sesuai klausul percepatan pembayaran IMF," katanya. Ketika ditanya, apakah pemerintah akan mengusulkan perubahan klausul pembayaran pinjaman dengan JBIC, Boediono mengatakan, hal itu masih dibicarakan. Sebelumnya, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah mengatakan pembayaran pinjaman IMF akan dilakukan pekan ini setelah BI menyelesaikan masalah administrasinya. Mengenai agenda pertemuan CGI pada 14 Juni mendatang, Boediono mengatakan, antara lain tentang rekonfirmasi komitmen pembiayaan APBN 2006, dan kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul misalnya masalah bencana Yogyakarta. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan informasi kemajuan ekonomi dan sosial Indonesia seperti kesehatan, pendidikan, flu burung dan masalah penanganan.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006