Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah bersinergi dengan Yayasan Adra Indonesia menyusun standar operasional prosedur (SOP) siaga bencana, sebagai upaya bersama dalam pengurangan risiko bencana di daerah tersebut.

"SOP ini sangat penting seiring dengan rentannya Kabupaten Sigi terhadap bencana alam," kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi di Sigi, Sabtu.

Penyusunan SOP siaga bencana dilaksanakan oleh dua pihak dan diawali dengan fokus grup diskusi yang melibatkan unsur pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat serta tokoh masyarakat sebagai peserta.

Baca juga: Bupati Sigi minta BWSS perbaiki Sungai Gumbasa kurangi risiko bencana

Samuel mengatakan bahwa Kabupaten Sigi merupakan satu daerah di Sulawesi Tengah yang sangat rentan terhadap bencana alam banjir bandang, longsor, erosi, gempa, dan likuefaksi. "Selain itu, juga rentan terhadap bencana non-alam," ujarnya.

Dalam konteks ini, ujar dia, dibutuhkan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, bila terjadi bencana di waktu - waktu tertentu.

"Bencana datang secara tiba - tiba, sehingga sangat dibutuhkan kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko dan dampak," ucapnya.

Oleh karena itu, kata dia, sangat dibutuhkan satu pedoman bersama berupa SOP dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat sebelum terjadinya bencana, dan penangan dampak bencana.

"Terima kasih Adra yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Sigi dalam upaya pengurangan risiko bencana dan dampak bencana," kata dia.

Baca juga: Mensos bantu Rp878 juta untuk membangun lumbung siaga bencana di Sigi

Baca juga: Sigi gandeng multi pihak tingkatkan kesiapsiagaan warga hadapi bencana


Wakil Bupati mengemukakan bahwa dalam kepemimpinan Bupati Sigi Mohammad Irwan bersama dirinya, pengurangan risiko bencana dan penanganan dampak bencana alam 2018 menjadi prioritas.

"Daerah kita, daerah yang rawan bencana, karena dikelilingi gunung, sementara pemukiman berada di lembah. Apalagi, sebagian besar sungai yang ada di Kabupaten Sigi berada di dataran tinggi dan mengalami kerusakan daerah aliran sungai (DAS), hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mengurangi dampak bencana," ungkapnya.

"Keselamatan bersama dan keberlanjutan hidup menjadi hal utama," sebutnya.

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023