"Defisit neraca perdagangan akan terus berlanjut karena impor migas tidak bisa langsung dikurangi, sementara ekspor nonmigas ke negara mitra juga turun," kata Enny Sri Hartati saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Menurut dia, selain faktor sektor migas, persetujuan investasi asing tahun lalu berdampak pada melonjaknya impor bahan baku, modal, dan penolong. Artinya, bersamaan dengan meningkatnya investasi, impor barang konsumsi juga naik.
"Efeknya tentu saja membuat neraca perdagangan menjadi berat. Kondisi itu sudah terlihat dengan melemahnya daya saing. Daya saing kita semakin melemah di tengah krisis global, untuk memacu ekspor tidak bisa terlalu optimis," katanya.
Ia mengatakan kenaikan tarif listrik dan kenaikan upah pekerja pada tahun ini akan semakin membuat industri tidak kompetitif.
"Jadi, jika konsumsi barang impor naik lalu dibarengi dengan kenaikan tarif listrik dan kenaikan upah, maka daya saing akan menurun. Dengan begitu, potensi membanjirnya barang impor dengan harga murah akan makin besar, dan defisit neraca perdagangan akan semakin lebar," ujarnya.
Menurut dia, jika defisit neraca perdagangan ini terus menerus terjadi menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi tidak stabil.
"Periode berikutnya kalau nilai tukar tidak stabil pasti tinggi. Jadi percuma juga pertumbuhan riilnya tidak setinggi realisasinya. Kalau kita tumbuh 6,5 persen tetapi inflasinya di atas 5 persen yah artinya pertumbuhan itu termakan oleh inflasi. Dari sisi makro pertumbuhan itu tidak berkualitas," kata dia.
Karena itu, defisit migas harus diselesaikan dengan memberikan alternatif penggunaan energi dalam negeri selain bahan bakar minyak (BBM).
"Defisit sektor migas tak bisa semata-mata diselesaikan dengan pembatasan BBM bersubsisi. Energi, kata dia, merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi," ujarnya.
Ia mengatakan kebutuhan energi masyarakat bisa dipasok dari energi alternatif seperti gas, batubara, angin, surya, dan sebagainya. Kalau itu dilakukan pasti permintaan BBM akan berkurang, kalau berkurang berarti kebutuhan impor kita berkurang," kata dia.
Ia menambahkan pengurangan impor minyak harus dilakukan secara bertahap, sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor.
"Jika belum bisa diimplementasikan secara luas ke masyarakat, substitusi energi bisa dilakukan oleh PLN, atau perusahaan besar terlebih dulu," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah berupaya mengelola konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi agar lebih efektif dan tidak lagi membebani anggaran belanja negara pada tahun-tahun mendatang.
"Salah satu hal yang kami perlu perhatikan adalah tentang pengelolaan subsidi, khususnya subsidi energi," kata Agus saat ditemui di Jakarta, Kamis.
Agus mengatakan dirinya akan memberikan pemaparan terkait realisasi BBM bersubsidi kepada Presiden dalam rapat membahas rencana kerja pemerintah (RKP) 2014, pada Kamis (14/2).
"Ini ada hubungannya untuk menjaga fiskal kita tetap sehat," ujarnya.
Dalam rapat itu, Agus akan melaporkan perkembangan realisasi belanja subsidi energi yang selalu meningkat dan melebihi realisasi setiap tahunnya serta ketidakefektifan program pengendalian BBM bersubsidi.
Namun, ia belum mau memaparkan skema pengelolaan BBM bersubsidi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bensin jenis premium dan solar serta menjaga kuota volume pada 2013 dan 2014.
Berdasarkan data per Desember 2012, belanja subsidi energi yang ditetapkan sebesar Rp202,4 triliun, dalam realisasinya melebihi pagu hingga mencapai Rp306,5 trilliun atau kelebihan 151,5 persen.
Dari realisasi tersebut, belanja subsidi BBM tercatat mencapai Rp211,9 triliun atau melebihi pagu Rp137,5 triliun (154,2 persen) dan subsidi listrik mencapai Rp94,6 triliun atau melebihi pagu Rp65 triliun (145,6 persen).
Sementara itu, volume BBM bersubsidi yang ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter pada 2012, dalam kenyataan konsumsinya mencapai 45,2 juta kiloliter akibat kebijakan pengendalian yang kurang berhasil.
Pemerintah dalam APBN 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp193,8 triliun dan subsidi listrik Rp80,9 triliun, dengan volume sebesar 46 juta kiloliter.
(ANTARA)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2013
