Dalam kesempatan ini kami tetap berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun lebihJakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta tambahan anggaran untuk 2024 sebesar Rp1,511 triliun yang akan digunakan untuk memperluas program di kementerian yang dipimpinnya.
“Dalam kesempatan ini kami tetap berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun lebih,” kata MenKopUKM Teten saat Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis.
Menteri Teten menjelaskan bahwa berdasarkan rencana program dan anggaran KemenKopUKM untuk tahun 2024, dibutuhkan dana sebanyak Rp3 triliun untuk menjalankan berbagai program pengembangan koperasi dan UKM.
Namun, Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas memutuskan untuk hanya memberikan pagu indikatif KemenKopUKM tahun 2024 sebesar Rp1,49 triliun.
Pagu tersebut, lanjutnya, hanya mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen dibandingkan tahun lalu yang berjumlah Rp1,4 triliun.
“Kami mengajukan usulan awal pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp3 triliun. Selanjutnya sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Bappenas telah ditetapkan bahwa pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 adalah senilai Rp1,49 triliun,” ucapnya.
Meski tidak yakin akan disetujui, Teten tetap mencoba mengajukan tambahan anggaran tersebut kepada anggota Komisi VI yang hadir dalam rapat kerja.
“Saya tidak terlalu yakin ini akan dipenuhi tapi kita coba usulkan karena seperti yang disampaikan Bapak Ibu, mestinya banyak program yang harus diperluas,” tuturnya.
Mendengar penjelasan Menteri Teten, anggota Komisi VI yang hadir sepakat untuk menyetujui usulan tambahan anggaran KemenKopUKM. Komisi VI pun tak lupa meminta agar KemenKopUKM meningkatkan pengawasan dan penanganan koperasi-koperasi bermasalah guna memperbaiki citra koperasi di tengah masyarakat dan terbentuknya industri keuangan koperasi yang sehat, efisien, kuat dan mandiri.
“Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk menciptakan eksosistem industri usaha simpan pinjam koperasi sebagai bagian integral dari industri keuangan nasional dan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat akar rumput,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat membacakan kesimpulan rapat.
Baca juga: Komisi VI setujui pagu anggaran 2022 Kemenkop-UKM Rp1,44 triliun
Baca juga: Anggota DPR: Efektifkan anggaran digitalisasi data tunggal UMKM
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023
