MLFF juga memberikan transparansi operasional yang berimplikasi pada penerimaan pajak yang lebih tinggi untuk IndonesiaJakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) Attila Keszeg mengatakan pelaksanaan Multi Lane Free Flow (MLFF) akan memberikan transparansi operasional yang akan meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.
PT Roatex Indonesia Toll System adalah perusahaan asal Hongaria yang merupakan Badan Usaha Pelaksana proyek sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh atau MLFF di Indonesia.
“Selain meningkatkan pertumbuhan PDB dengan adanya kelancaran lalu lintas orang dan barang, MLFF juga memberikan transparansi operasional yang berimplikasi pada penerimaan pajak yang lebih tinggi untuk Indonesia,” kata Attila dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Attila mengatakan bahwa pelaksanaan MLFF akan memudahkan pengguna jalan tol dan meningkatkan keuntungan operator jalan tol karena mengurangi biaya pengumpulan jalan tol secara besar-besaran.
Feasibility study yang dilakukan Roatex pada tahun 2020, menunjukkan kemacetan di gerbang tol mengakibatkan kerugian ekonomi nasional Indonesia mencapai lebih dari 300 juta dolar AS (sekitar Rp4,5 triliun) setiap tahun.
Selain itu, data World Bank juga menunjukkan Indonesia mengalami kerugian ekonomi lebih dari 4 miliar dolar AS (sekitar Rp59,6 triliun) setiap tahun akibat kemacetan.
Menurut Attila, MLFF merupakan teknologi pembayaran tol berbasis teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memungkinkan pembayaran tol tanpa berhenti melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit.
“MLFF berbasis GNSS ini tidak memerlukan alat pembaca di setiap tempat di jalan tol, sehingga memberikan solusi biaya yang efektif,” ujar Attila.
Attila juga menyebutkan manfaat yang didapat jika MLFF diterapkan di Indonesia, seperti tidak adanya antrian di gerbang tol yang menyebabkan kemacetan di jalan tol.
“Penerapan MLFF juga bermanfaat dari sisi lingkungan, karena berkurangnya kemacetan akan mengurangi polusi udara dan beban lingkungan karena tidak ada antrian dan penumpukan kendaraan pada pintu-pintu tol,” kata Attila.
MLFF merupakan proyek dengan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dari pemerintah Hongaria ke Indonesia tanpa melibatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sektor swasta.
“Skema pembiayaan proyek menggunakan retribusi tarif yang dibayarkan pengguna jalan tol sebagai alat pelunasan proyek, sehingga tidak menggunakan uang pihak mana pun di Indonesia saat proyek dilaksanakan,” jelas Attila.
Attila mengatakan bahwa dana investasi sebesar 300 juta dolar AS langsung diberikan kepada pemerintah Indonesia, menambahkan PT RITS hanya memberikan informasi pada siapa saja dan berapa jumlah dana yang harus dibayar.
Attila juga menegaskan bahwa tidak ada dana yang dibayar dimuka, dan PT RITS harus membuktikan terlebih dulu bahwa sistem dan kinerja mereka berjalan dengan baik.
“Secara restropektif, jika kami memenuhi standar kualitas pelayanan, kami akan mendapat biaya jasa. Tidak ada yang dibayar dimuka. Kami harus membuktikan (dulu) bahwa sistem kami bekerja dengan baik,” jelas Attila.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Hongaria Lilla Karsay menyampaikan bahwa pemerintah Hongaria berharap proyek MLFF dapat segera terlaksana dengan baik di Indonesia.
“Kami menilai MLFF yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi serta mengakselerasi upaya Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di 2045,” kata Dubes Lilla.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Selasa (13/6) mengatakan bahwa penerapan sistem MLFF secara nasional di Indonesia ditargetkan mulai pada Desember 2023.
Baca juga: Pemerintah Hongaria berharap proyek MLFF di Indonesia dapat terlaksana
Baca juga: Menteri PUPR: Transaksi tol nirsentuh tetap diberlakukan di Desember
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023
