"Saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat Kubutambahan yang menerima saya dalam acara silaturahmi hari ini, sekaligus untuk meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng ini," kata LaNyalla di hadapan masyarakat Kubutambahan, Senin.
Ia mengatakan, kunjungannya ke Buleleng merupakan bagian dari tindak lanjut rapat koordinasi antara manajemen PT Bandara Internasional Bali Utara dengan Kementerian Perhubungan yang telah difasilitasi di Kantor DPD RI di Senayan pada (16/3) lalu.
Menurutnya, salah satu peran dan fungsi DPD sesuai amanat konstitusi adalah untuk memastikan daerah mampu mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan.
Sebab, bagi DPD, wajah Indonesia adalah wajah dari semua provinsi di Indonesia dan wajah provinsi adalah wajah dari seluruh kabupaten kota di provinsi tersebut. Begitu seterusnya, hingga ke pemerintahan terkecil yaitu desa.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya berulang kali menyampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa kesenjangan, khususnya dalam kemampuan fiskal antar kabupaten atau wilayah, adalah persoalan mendasar yang harus diselesaikan agar terjadi pemerataan yang kemudian menjadi penunjang perekonomian provinsi dan perekonomian nasional.
Menurutnya, pihaknya tidak bisa melihat perekonomian Provinsi Bali hanya dari Kabupaten Badung saja. Tetapi juga harus melihat perekonomian di Kabupaten Buleleng dan lainnya.
"Oleh karena itu, ketika kami mendapat aspirasi tentang terhambatnya rencana pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara, kami segera menggelar Rapat Koordinasi dengan mempertemukan para pihak terkait. Karena bagi kami, rencana pembangunan ini sama sekali bukan proyek Mercusuar. Tetapi justru akan menjadi pengungkit perekonomian di Kabupaten Buleleng khususnya, dan wilayah Bali Utara pada umumnya," papar dia.
Lebih jauh, LaNyalla menilai bahwa proyek tersebut juga tidak akan menggerus lahan pertanian produktif melalui alih fungsi lahan. Juga tidak akan menggusur sekolah, fasilitas umum, situs maupun tempat-tempat upacara keagamaan. Karena bandara tersebut sepenuhnya dibangun di atas pantai atau "off shore airport".
"Kedepan ketika jadi. Maka, ini akan menjadi Bandara "off shore" ketiga yang ada di Asia setelah Bandara Kansai di Jepang dan Dalian di China. Bahkan saya sudah mendengar sendiri bagaimana masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Buleleng mendukung rencana pembangunan tersebut," kata dia.
Pihaknya menegaskan pentingnya konsep ekonomi tentang keterlibatan antara negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama. Rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya.
"Sehingga keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis. Keterlibatan Rakyat dalam konsep 4 P ini berbeda dengan CSR perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Karena konsep 4 P ini adalah ruang, sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan Sumber Daya Alam di daerahnya," demikian LaNyalla.
Baca juga: Ketua DPD RI: Kesatuan orientasi kunci desa bangkit dan kuat secara ekonomi
Baca juga: DPD RI serap aspirasi di Kabupaten Gowa untuk pembentukan RUU Desa
Pewarta: IMBA Purnomo/Naufal Fikri Yusuf
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
