Harus dipajaki 11 persen, sementara kalau ekspor malah tidak dikenakan 11 persen. Kan tidak adil ini.
Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengusulkan peninjauan atas pengenaan PPN sebesar 11 persen pada produk pengolahan setengah jadi (intermediate) demi mendorong industri pengolahan lanjutan yang lebih kompetitif.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kemenperin dan pengelola kawasan industri, di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa selama ini produk pengolahan setengah jadi dari nikel untuk menjadi stainless steel atau dari timah menjadi ingot dikenai PPN hingga 11 persen.

“Memang ini sangat-sangat dikeluhkan industri dalam negeri yang mau memakai produk turunan dari nikel. Harus dipajaki 11 persen, sementara kalau ekspor malah tidak dikenakan 11 persen. Kan tidak adil ini. Competitiveness barang dalam negeri jadi lebih mahal 11 persen,” katanya.

Komisi VII juga meminta Kemenperin, khususnya Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) untuk membuat perencanaan pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Komisi VII juga mendesak Ditjen ILMATE dan Ditjen KPAII untuk melakukan industrialisasi di setiap kawasan industri dengan menumbuhkan industri turunan produk nikel dan timah.

Selanjutnya, Komisi VII juga meminta Kemenperin untuk memastikan izin-izin kawasan industri benar-benar clean and clear serta bebas sengketa lahan.

Komisi VII juga meminta Kemenperin mengembangkan roadmap pengembangan kawasan industri strategis yang berbasis karakteristik unggulan lokal serta mengembangkan roadmap hilirisasi.

“Komisi VII juga mendorong Kemenperin memastikan pengelola kawasan industri tidak hanya memfasilitasi tenant bermodal besar, tapi juga pelaku IKM dan UMKM dalam rangka mengembangkan industri turunan dan rantai pasok komoditas unggulan kawasan,” kata Sugeng pula.
Baca juga: Pemerintah buka masukan dari asosiasi soal pajak industri strategis
Baca juga: Pemerintah siapkan insentif untuk industri daur ulang

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023