Paris (ANTARA) - Kantor pusat penyelenggara Olimpiade Paris 2024 digeledah polisi pada Selasa dalam penyelidikan terhadap dugaan penggelapan dana publik dan favoritisme, menurut kejaksaan keuangan nasional (PNF).

PNF mengatakan kantor itu digeledah dalam penyelidikan awal yang dimulai pada 2017 terhadap kontrak yang dibuat oleh penyelenggara Olimpiade musim panas itu.

Markas SOLIDEO, badan publik yang menyediakan infrastruktur Olimpiade dan Paralimpiade, juga digeledah dalam penyelidikan yang dilakukan sejak 2022, menyusul audit oleh badan antikorupsi Prancis, kata PNF.

"Penggeledahan saat ini sedang dilakukan di kantor pusat Panitia Penyelenggara," kata Panitia Olimpiade Paris 2024 dalam pernyataannya.

"Panitia Olimpiade Paris 2024 bekerja sama sepenuhnya dengan penyidik untuk membantu pekerjaan mereka," katanya.

Panitia tidak menjelaskan lebih lanjut dan tidak mengomentari pernyataan kejaksaan.

Olimpiade Paris 2024 akan digelar pada 26 Juli-11 Agustus dan dilanjutkan dengan Paralimpiade pada 28 Agustus-6 September. Ketua Panitia Penyelenggara, Tony Estanguet, telah menjanjikan bahwa pesta olahraga dunia itu akan berlangsung "tanpa cela".

Penggeledahan itu bertepatan dengan dimulainya rapat Dewan Eksekutif Komite Olimpiade Internasional (IOC) selama dua hari sejak Selasa untuk membahas sejumlah masalah, termasuk kemajuan persiapan Olimpiade Paris 2024.

"Kami tahu polisi telah menggeledah kantor pusat Olimpiade Paris 2024 hari ini," kata juru bicara IOC.

Total anggaran Olimpiade itu telah melonjak menjadi 8,8 miliar euro (sekitar Rp144 triliun) dari anggaran awal sebesar 6,6 miliar euro pada 2017. Infrastrukturnya saja diperkirakan akan menghabiskan 4 miliar euro (sekitar Rp65 triliun) dari angka awal 3,2 miliar euro.

Biayanya terbatas karena sebagian besar acara akan diadakan di fasilitas yang sudah ada.

Infrastruktur utama yang menelan banyak biaya adalah perkampungan atlet dan kolam renang di Saint Denis di sebelah utara Paris.

Biaya pengamanannya, yang menurut lembaga audit tertinggi Prancis akan menelan biaya sekitar 400 juta euro (sekitar Rp6.5 triliun), belum masuk ke dalam total anggaran.

Ini bukan pertama kalinya penyelenggara Olimpiade menjadi target penyelidikan. Di Jepang pada awal tahun ini, enam perusahaan dituntut atas dugaan kecurangan senilai 320 juta dolar AS (sekitar Rp4.7 triliun) dalam penyelenggaraan Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020.

Sumber: Reuters

Baca juga: Terjerat skandal Olimpiade, Dentsu dilarang ikut lelang proyek
Baca juga: Pejabat eksekutif Olimpiade Tokyo ditangkap dalam kasus dugaan suap

Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023