Sidoarjo (ANTARA News) - DPRD Sidoarjo mendesak pemerintah untuk menutup 20 titik sumur pengeboran milik Lapindo Brantas Inc yang ada di wilayah Sidoarjo, Jatim, karena dinilai sudah meresahkan dan membahayakan masyarakat. Sikap tegas ini dilontarkan langsung Ketua DPRD Sidoarjo, Arly Fauzi, saat memberikan bantuan sembako kepada ribuan penggungsi luapan lumpur di Pasar Baru Porong, Sidoarjo, Kamis. "Dewan (DRRD Sidoarjo,red) sudah memberikan surat rekomondasi ke bupati agar memberhentikan 20 titik sumur lainnya. Sebab, setelah kejadian semburan lumpur panas di Siring, membuat warga di sekitar lokasi pengeboran mengaku resah," katanya. Arly yang juga Sekretaris DPC PKB Sidoarjo itu menyatakan, selama ini izin eksplorasi dan ekploitasi gas yang dilakukan PT Lapindo Brantas langsung dilakukan dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah sebagai pemilik wilayah cenderung ditinggalkan. "Kalau sudah ada kejadian luapan lumpur seperti ini, siapa yang dirugikan, pasti masyarakat sekitar. Sementara, keberadaan perusahaan tidak menguntungkan warga masyarakat sekitar. Kalau memang membuat rugi, lebih baik ditutup saja," katanya menegaskan. Menurut dia, rekomendasi penutupan sumur gas lainnya milik Lapindo Brantas itu dikeluarkan dewan setelah melakukan rapat dengan semua anggota DPRD Sidoarjo. Sementara di tempat terpisah, sekitar 1.525 kepala keluarga (KK) warga Renokenonggo, Kecamatan Porong, yang berada di pengungsian mendapatkan dana bantuan sembako dari PT Lapindo Brantas. Setiap warga mendapat dana kompensasi sebesar Rp200 ribu per KK. Sebelumnya sekitar 891 KK warga Siring juga mendapatkan dana kompensasi serupa. Dana yang dicairkan langsung tersebut dibagikan melalui tim sembilan yang dibentuk pemerintahan desa terkait. "Sekitar 1.525 warga kita berikan dana kompensasi. Dana tersebut langsung dibagikan oleh tim sembilan yang dilaksanakan di balai desa setempat," kata Humas Lapindo Brantas Inc, Arif Setyowidodo.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006