Melalui komitmen Pemda ini, saya berharap benar-benar terwujud nol persen kumuh dan 100 persen permukiman layak huni di Indonesia pada 2045,Jakarta (ANTARA) - Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengapresiasi perwakilan pemerintah daerah yang berkomitmen melaksanakan penanganan permukiman kumuh secara berkelanjutan.
"Melalui komitmen Pemda ini, saya berharap benar-benar terwujud nol persen kumuh dan 100 persen permukiman layak huni di Indonesia pada 2045," ujar Tri dalam keterangan resminya, Kamis.
Baca juga: Kementerian PUPR tangani 6.872 hektare wilayah kumuh hingga akhir 2022
Baca juga: Kementerian PUPR tangani 6.872 hektare wilayah kumuh hingga akhir 2022
Sepuluh perwakilan pemerintah daerah (Pemda) dari 123 kabupaten/kota menyerukan “Deklarasi Keberlanjutan Penanganan Kumuh” yang di dalamnya terdapat regulasi berupa Perda Kumuh, Surat Keputusan Kumuh, mengintegrasikan dokumen perencanaan tingkat kabupaten/kota dan masyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah.
Selain itu, turut memperkuat tugas dan fungsi kelompok kerja (Pokja) PKP dan forum perumahan dan kawasan permukiman (PKP) kabupaten/kota hingga mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Geographic Information System (GIS) di tingkat kabupaten/kota.
Monitoring dan evaluasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, memastikan pemanfaatan dan pemeliharaan semua aset infrastruktur terbangun serta peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan melalui konsolidasi tanah (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV).
Baca juga: Kementerian PUPR sebut butuh kolaborasi upaya tangani permukiman kumuh
Monitoring dan evaluasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, memastikan pemanfaatan dan pemeliharaan semua aset infrastruktur terbangun serta peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan melalui konsolidasi tanah (KT) atau konsolidasi tanah vertikal (KTV).
Baca juga: Kementerian PUPR sebut butuh kolaborasi upaya tangani permukiman kumuh
Sementara itu, Kepala Project Management Unit (PMU) Neighborhood Upgrading and Shelter Project (NSUP) Kotaku Herman Tobo berharap, deklarasi yang disampaikan melalui kegiatan ini menjadi bagian dari keberlanjutan penanganan kumuh ke depannya.
Pihaknya juga siap mendukung dan membantu dalam program penanganan permukiman kumuh.
“Kami masih ada. Kami masih hadir. Artinya, bahwa jika Bapak dan Ibu sekalian membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, kami siap untuk mendukung Bapak Ibu sekalian,” ujar Herman.
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
