"Tercatat total denda sebesar Rp219.500.000 disetorkan oleh para pelanggar ke Kas Negara," kata Kepala Bidang (Kabid) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Tamo Sijabat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Tamo menuturkan sanksi denda ini masuk dalam pelaksanaan sidang yustisi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) 8/2007 tentang Ketertiban Umum pada Jumat.
Sidang itu mengadili 15 berkas pelanggar hasil Operasi Pengawasan Terpadu Tertib Perizinan Penyelenggaraan Rumah Kost yang digelar Satpol PP DKI Jakarta pada awal Juni lalu.
"Pemilik rumah terbukti melanggar penggunaan bangunan tidak sesuai izin, tidak memiliki perijinan sesuai aturan, dan melanggar ketentuan membayar pajak," katanya.
Baca juga: Satpol PP dan Dinas Tata Ruang perkuat koordinasi pengawasan IMB
Baca juga: Pembongkaran ruko di Pluit untuk kembalikan fungsi jalan dan saluran
Terlebih, pada saat operasi juga ditemukan pemilik rumah kost tersebut juga tidak melaporkan para penghuninya kepada pengurus RT setempat secara periodik.
Selain itu, operasional bangunan rumah kost yang semuanya berbentuk bangunan mewah tersebut juga beralih menyerupai operasional hotel.
"Pelaksanaan sidang yustisi ini diharapkan para pemilik rumah kost untuk mengikuti aturan yang berlaku khususnya di Pemprov DKI Jakarta," katanya.
Sidang yustisi pelanggar izin kost mewah di kawasan Setiabudi itu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya Pasar Minggu.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
