Pelaksana Tugas Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti mengatakan kawasan konservasi dapat menjadi produktif jika tidak dieksploitasi secara masif.
"Kami optimalkan jasa lingkungan untuk mendongkrak pendapatan negara maupun pendapatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan konservasi," ujarnya saat mengunjungi Pulau Ceningan di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Selasa.
Yanti menuturkan terumbu karang yang dikelola secara baik dapat memberikan nilai ekonomi sebesar Rp17 miliar per hektar per tahun. Bahkan, perhitungan Kementerian Keuangan pada 2021 menyatakan bahwa terumbu karang di Gili Matra, Nusa Tenggara Barat, mampu memberikan nilai ekonomi sebesar Rp34,745 miliar.
Baca juga: Bappenas: Kawasan konservasi laut ikat pulau-pulau kecil Lesser Sunda
Bappenas mencatat luas kawasan konservasi perairan di Indonesia mencapai 28 juta hektar atau setara 12 persen dari total luas perairan di negara ini.
Indonesia memiliki garis pantai yang membentang sejauh 180 ribu kilometer, sehingga memberikan manfaat berupa sumber daya pesisir yang sangat melimpah mulai dari ikan mencapai 12,54 juta ton per tahun, 596 jenis terumbu karang atau 69 persen dari total terumbu karang dunia dengan luas mencapai 25 ribu kilometer atau setara 14 persen dari luas terumbu karang dunia, dan 39 persen jenis ikan karang di dunia.
Pemerintah memprioritaskan program konservasi di daerah-daerah yang memiliki biodiversitas tinggi, spesies spesifik yang perlu dilindungi, dan kawasan rentan terhadap segala macam kegiatan yang merusak.
"Kami upayakan masyarakat juga punya akses yang sama terhadap sumber daya secara produktif, di antaranya dengan menyediakan homestay dan kapal untuk disewakan memasuki kawasan konservasi perairan," kata Yanti.
Baca juga: Bappenas sebut Pulau Penyengat di Kepri aset berharga harus dijaga
Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Tony Wagey mengatakan perubahan iklim menjadi salah satu ancaman bagi kawasan konservasi lantaran kenaikan suhu air laut dapat membunuh terumbu karang, sehingga adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan untuk menahan degradasi terumbu karang akibat krisis iklim tersebut.
"Perubahan iklim merupakan salah satu isu krisis yang kita kenal, selain krisis energi dan krisis pangan. Perubahan iklim itu menjadi krisis utama dan kita tidak bisa hindari, karena global," karena Tony.
Pada tahun 2022 lalu, Indonesia menyampaikan enhance Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,20 persen jika terdapat bantuan internasional.
NDC merupakan dokumen yang memuat rencana aksi iklim untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Baca juga: Program COREMAP CTI diharap jadi model pengelolaan ekosistem pesisir
Bappenas mencatat potensi karbon biru yang dimiliki oleh Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan luas hutan mangrove mencapai 3,3 juta hektar dan padang lamun sebanyak 293.000 hektar.
Kedua ekosistem pesisir itu diperkirakan mampu menyimpan karbon hingga 3,3 gigaton atau 17 persen dari karbon biru global, sehingga Pemerintah Indonesia lantas memprioritaskan ekosistem karbon biru dalam perencanaan tata kelola ruang dan konservasi pesisir.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
