Ketua Bawaslu DIY Sutrisnowati di Yogyakarta, Jumat, mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 39 dari 438 desa/kelurahan di DIY telah menjadi Desa Antipolitik Uang.
"Harapan kami tidak hanya 39 desa tapi semakin bertambah," ujar dia.
Menurut Sutrisnowati, gerakan Desa Antipolitik Uang selaras dengan misi Bawaslu RI yang memiliki tugas mengawasi potensi praktik curang maupun pidana pemilu, salah satunya politik uang.
Dengan mendeklarasikan sebagai Desa Antipolitik Uang, ia meyakini setidaknya akan muncul kesadaran dari warga terkait bahaya politik uang.
Politik uang, kata Sutrisnowati merupakan praktik berbahaya yang dampak kerugiannya akan dirasakan dalam jangka panjang.
"Kami berharap masyarakat makin menyadari bahwa politik uang itu berbahaya, bahwa ternyata politik uang tidak sehat. Dengan menerima uang sekarang maka besok hak kesejahteraan kita berpotensi diambil," kata dia.
Karena itu, ia menuturkan masyarakat yang telah menyadari bahaya politik uang semestinya berani menolak saat mendapat tawaran politik uang.
Salah satu strategi Desa Antipolitik Uang adalah menempelkan stiker antipolitik uang di setiap rumah warga desa.
"Stiker ditempel di setiap rumah dengan tulisan 'keluarga ini adalah keluarga antipolitik uang sehingga ketika ada yang mau nenyebarkan politik uang sudah tidak berani," kata dia.
Untuk merawat dan memperkuat ruang gerakan itu, menurut Sutrisnowati, ada tiga pendekatan dalam Desa Antipolitik Uang yakni kultur, struktur, dan regulasi di desa dengan membentuk tim inti.
"Tim inti bisa tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi termasuk bawaslu yang akan mendukung aspek material, pemahaman, regulasi dan lainnya," ujar dia.
Baca juga: Bawaslu Mukomuko luncurkan desa antipolitik uang
Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Sulsel rintis desa anti-politik uang
Baca juga: Delapan Desa di Bantul Deklarasikan Desa Anti Politik Uang
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
