"Kami mengajak para perempuan menggunakan gerakan-gerakan moral masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan edukasi antipolitik uang secara terus-menerus di sekitar mereka," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY Sutrisnowati di Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, kaum perempuan dapat memanfaatkan berbagai pertemuan di tingkat RT/RW atau dasawisma untuk mengajak warga bersedia dan berani menolak praktik politik uang.
Baca juga: Bawaslu harap MUI masifkan sosialisasi fatwa soal politik uang haram
Masyarakat bersedia dan berani menolak praktik politik uang manakala mereka memahami substansi mengenai bahaya politik uang.
"Mereka bisa menyampaikan terkait bahaya politik uang, bahwa politik uang tidak hanya bicara soal kita sekarang ini, tapi akan bicara generasi yang akan datang," katanya.
Sutrisnowati mengatakan masyarakat dapat memilih para calon anggota legislatif maupun DPD RI dengan memperhatikan rekam jejak, bukan uang yang diberikan. "Terpilih tanpa politik uang pun juga ada dan bisa," imbuhnya.
Baca juga: Ketua Bawaslu harap masyarakat laporkan praktik politik uang
Untuk menggalakkan gerakan antipolitik uang, Bawaslu DIY juga mendukung pembentukan Desa Antipolitik Uang yang telah dideklarasikan pada sejumlah kelurahan atau desa di provinsi setempat.
Hingga saat ini tercatat sebanyak 39 dari 438 desa/kelurahan di DIY telah menjadi Desa Antipolitik Uang.
Dengan mendeklarasikan sebagai Desa Antipolitik Uang, Sutrisnowati meyakini akan muncul kesadaran dari penduduk setempat mengenai bahaya politik uang.
Baca juga: Mahfud MD tekankan pentingnya pendidikan politik cegah politik uang
Baca juga: MK sebut bubarkan parpol biarkan praktik politik uang untuk efek jera
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
