Dilansir dari pernyataan tertulis Kemitraan Australia-Indonesia untuk Ketahanan Kesehatan (AIHSP) di Jakarta, Rabu, apresiasi itu disampaikan Konselor Menteri untuk Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Madelaine Moss.
Kolaborasi itu antara lain terwujud melalui kerja sama Indonesia-Australia yang bermitra dengan media, LSM, swasta dan kampus-kampus untuk membangun materi komunikasi inklusif di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, DI Yogyakarta, serta Nusa Tenggara Timur.
"Khususnya melalui media untuk bisa menjangkau mereka yang terganggu penglihatan, pendengaran dan lanjut usia. Lewat kerja sama ini, lebih dari 200 ribu orang yang rentan berhasil divaksinasi," kata Moss.
Apresiasi tersebut disampaikan Moss saat menghadiri webinar bertajuk "Kolaborasi untuk Vaksinasi Inklusif: Pembelajaran untuk Ketahanan Kesehatan Indonesia di Masa Depan" yang diselenggarakan pada Selasa (4/7).
Baca juga: Pemerintah danai vaksinasi COVID-19 kelompok risiko tinggi mulai 2024
Baca juga: Menkes: Edukasi hingga vaksinasi hal penting menyikapi endemi
Menurut Moss kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mengimplementasikan komunikasi risiko, meningkatkan layanan inklusif, serta jejaring yang luas telah meningkatkan ketahanan kesehatan masyarakat.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Maxi Rein Rondonuwu menekankan bahwa komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat penting guna menghadirkan pelayanan inklusif terutama demi mencapai kelompok rentan.
"Komunikasi risiko menjadi salah satu pilar utama respons penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan terus berlanjut hingga saat ini sebagai pilar pendukung keberhasilan vaksinasi," katanya.
Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes RI Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea meyakini kolaborasi lintas sektor menjadi faktor utama yang membuat Indonesia masuk dalam lima besar negara tersukses vaksinasi COVID-19 di dunia.
Sejalan dengan itu, lanjut Prima, Kemenkes menempuh tiga strategi untuk mempercepat pemerataan cakupan vaksinasi bagi kelompok berisiko tinggi.
"Yang pertama, inovasi jalur vaksinasi, yaitu dengan melibatkan lintas sektor," katanya.
Kedua, inovasi kebijakan termasuk penerbitan Surat Edaran Menkes Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi kelompok-kelompok tertentu dan penyederhanaan formulir skrining.
Ketiga, inovasi dari pelaksanaan vaksinasi inklusif, mulai dari pendaftaran hingga ke pengantaran didukung organisasi masyarakat, organisasi profesi dan keagamaan, serta integrasi layanan primer seperti Posbindu untuk vaksinasi lansia.
Berdasarkan data SATUSEHAT per 1 Juli 2023, lebih dari 452 juta suntikan vaksin COVID-19 telah dilakukan dan lebih dari 64 persen total populasi Indonesia telah menerima vaksinasi primer lengkap.
Sebanyak 18 dari 34 provinsi telah melakukan vaksinasi COVID-19 dosis kedua pada 70 persen total populasi.
Sedangkan di 10 dari 34 provinsi, vaksinasi dosis kedua telah mencapai 70 persen dari populasi lansia.
Berdasarkan kelompok prioritas, vaksinasi primer COVID-19 pada lansia telah mencapai 70,33 persen dan pada masyarakat umum/rentan sebesar 70,94 persen.
Baca juga: Epidemiolog: Situasi COVID-19 global masih serius
Baca juga: BPJS Kesehatan tidak alokasikan dana khusus vaksinasi di masa endemi
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
