Karenanya tugas kita semua, terutama kepala desa untuk ikut mendukung dan mensukseskan program PTSL di Jombang
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meminta kepada para kepala desa di Jombang, Jawa Timur, untuk mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hadi mengatakan, PTSL merupakan program revolusioner yang digagas oleh Presiden Joko Widodo untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat agar tanah warga naik nilai ekonomisnya.

"Karenanya tugas kita semua, terutama kepala desa untuk ikut mendukung dan mensukseskan program PTSL di Jombang," ujar Hadi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Hadi menyampaikan, bagi desa-desa yang belum memiliki peta, diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa dan Kementerian ATR/BPN untuk segera membuat peta desa.

Lebih lanjut, dengan memiliki peta maka desa dapat memanfaatkan hasil pengukuran dan pemetaan bidang untuk identifikasi potensi desa berbasis bidang.

"Konsep berbagi peta menawarkan solusi bagi pemenuhan kebutuhan peta desa untuk kepentingan pembangunan desa, sekaligus mendukung Program PTSL sehingga bisa terwujud Desa Lengkap," kata Hadi.

Menurut Hadi, pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan dari suksesnya program PTSL sendiri luar biasa. Pada tahun 2022 nilai ekonomi yang tercatat dari aktifitas Hak Tanggungan yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP mencapai angka Rp5.574 trilliun. Khusus untuk Kabupaten Jombang mencapai Rp1,76 trilliun.

Sebelum ada program PTSL hanya menerbitkan 500 ribu sertipikat per tahun. Namun melalui Program PTSL, penerbitan sertipikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta sertipikat per tahun.

Diketahui terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, dan telah terdaftar 103,1 juta bidang di mana 85,8 di antaranya telah bersertipikat.

Dalam kesempatan yang sama, Hadi membagikan sertipikat secara langsung ke beberapa rumah warga, sekaligus mengecek kesesuaian dan ketepatan program PTSL di Kabupaten Jombang.

Baca juga: Hadi Tjahjanto: Kementerian ATR/BPN dituntut berstandar dunia di 2024
Baca juga: Menteri ATR serahkan sertifikat tanah seluas 89,01 hektare di Garut

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2023