"20 jalur BRT tersebut, akan menghubungkan lima daerah di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang (Jatinangor)," kata Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dishub Jabar Dhani Gumelar di Bandung, Sabtu.
Dhani mengungkapkan angkutan massal berbasis jalan atau BRT Bandung Raya yang didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat tersebut, pembangunannya akan dimulai pada 2024 dengan dimulai dari penyiapan infrastruktur seperti jalur khusus, shelter, dan sarana pendukung lainnya yang ditarget sekitar tiga tahun rampung.
Baca juga: TransJakarta bantu pengelolaan BRT di Bandung Raya
Ada pun 20 jalur yang direncanakan untuk BRT Bandung Raya pada operasionalnya tahun 2026 atau 2027 adalah:
1. Kebon Kalapa - Cibiru PP
2. Kebon Kalapa - Ledeng PP
3. Leuwipanjang - Dago PP
4. Leuwipanjang- Dago (via Dipatiukur) PP
5. Elang - Riau PP
6. Padjajaran - Antapani PP
7. Cibaduyut - Alun-alun PP
8. Stasiun Padalarang - Alun-alun PP
9. Stasiun Cimahi- Cicaheum PP
10. Ledeng- Terminal Antapani Pp
11. Leuwipanjang-Tegalluar PP
12. Stasiun Hall- Tegalluar PP
13. Leuwipanjang-Soreang PP
14. Leuwipanjang - Jatinangor PP
15. Baleendah - Leuwipanjang PP
16. BEC- Baleendah PP
17. Sarijadi -Antapani PP
18. Lembang - Ledeng (Ext) PP
19. Kota Baru Parahyangan - Stasiun Padalarang PP
20. Baleendah- Banjaran (Ext) PP
Dari 20 jalur tersebut, diungkapkan oleh Dhani akan ada tiga titik integrasi utama, yakni di Cimahi, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Tegalluar.
Dhani juga menjelaskan bahwa sesungguhnya operasional BRT Bandung Raya akan diuji coba tahun 2025 dengan kuantitas 50 persen dan akan terus meningkat tiap tahun.
"Sebenarnya kita akan uji coba juga untuk operasional lebih cepat di tahun 2025, tapi itu baru 50 persen dulu, lalu tahun 2026 kita coba 70 persen, di tahun 2027 harapannya sudah bisa 100 persen. Dan rencananya, sebanyak 450 bus yang akan beroperasi, dengan estimasi penumpang yang bisa diangkut sebanyak 238.277 orang dalam sehari," ucapnya.
Ia menambahkan, dengan mengasumsikan peningkatan koridor setiap tahun, kebutuhan pembiayaan pihak ketiga akan meningkat terus sampai tahun kelima, oleh karenanya, ada juga skema besaran pembiayaan yang harus dikeluarkan pemerintah daerah melalui APBD, termasuk Kota Bandung.
Menurut dia, perkiraan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang harus dikeluarkan Kota Bandung tahun 2025 nanti sebesar Rp64,1 miliar, tahun 2026 sebesar Rp122,4 miliar, lalu tahun 2027 sebesar Rp151,7 miliar.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan Pemerintah Kota Bandung akan memberikan dukungan penuh untuk mengimplementasikan BRT, terutama terhadap beberapa isu yang terjadi di lapangan.
"Seperti kita akan lakukan pembenahan parking on street, fasilitas pejalan kaki, pedagang kaki lima, pertokoan, dan pasar di sepanjang koridor. Lalu kami juga bantu menyediakan dan revitalisasi terminal agar dapat difungsikan sebagai start/end station BRT. Lalu koordinasi dengan setiap dinas dan instansi terkait di lingkup Kota Bandung untuk implementasi koridor BRT," ucapnya.
Selain itu, Ema mengungkapkan bahwa Pemkot Bandung juga fokus pada penambahan dan implementasi rute feeder BRT yang inklusif yang disesuaikan dan terintegrasi dengan rencana Rute BRT.
"Rencana rute feeder dapat dijadikan hanya sebagai pilot project dalam masa transisi, namun harus disesuaikan dengan implementasi rute BRT, harus terintegrasi menjadi satu sistem dengan rute BRT. Kita desainkan armada feeder yang mendukung inklusivitas dan keamanan bagi pengguna," tutur Ema.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
