Dua inovasi itu, yakni Layanan Inklusif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Hati atau Lebur Seketi merupakan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dan inovasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Laboratorium Lingkungan atau Simpling, yaitu digitalisasi layanan pengujian kualitas lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
"Dalam inovasi Lebur Seketi, setiap anak berkebutuhan khusus mudah mendaftar di semua sekolah, dan tidak lagi harus di sekolah luar biasa. Dengan cara ini, kami berupaya mewujudkan pendidikan yang ramah anak, tidak diskriminatif, dan penuh toleransi," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat memaparkan inovasi Lebur Seketi dan Simpling di depan panelis via zoom, Senin.
Bupati Ipuk memaparkan tentang inovasi Lebur Seketi kepada para panelis bahwa saat ini semua sekolah di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu berkembang menjadi sekolah inklusi yang mendidik anak berkebutuhan khusus.
Dalam program ini, lanjut dia, sekolah jemput bola mendatangi rumah calon peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) untuk melakukan registrasi. Selanjutnya, dilakukan asesmen oleh psikolog. Sekolah juga membuat modifikasi kurikulum agar para PDBK bisa mengikuti pelajaran seperti siswa lainnya.
PDBK akan mendapatkan pendidikan lifeskill sesuai minat bakatnya, dan bahkan setelah lulus, pihak sekolah akan mendampingi dan mengantarkan mereka untuk mendaftar ke sekolah yang diinginkan.
"Inovasi Lebur Seketi telah direplikasi sekolah-sekolah lain di Banyuwangi, dan telah diadopsi sejumlah sekolah di luar Banyuwangi," katanya.
Baca juga: Menkes Budi puji inovasi layanan kesehatan Pemkab Banyuwangi
Selanjutnya, Bupati Ipuk memaparkan inovasi Simpling, sebuah aplikasi yang memudahkan para pengguna jasa dalam mengajukan pemeriksaan sampel uji lingkungan.
Menurut dia, semua tahapan pengajuan tidak lagi dilakukan secara manual yang membutuhkan waktu lama. Pemohon cukup mendaftar melalui laman labdlh.banyuwangikab.go.id untuk melakukan booking.
Ipuk menjelaskan pembayaran hingga penyerahan hasil juga dilakukan secara daring sehingga lebih mudah dan cepat. Kerahasiaan hasil juga lebih terjamin karena dikirim langsung ke email pemohon, sehingga meminimalisir kebocoran informasi.
Dengan kemudahan ini, jumlah pemohon tercatat meningkat, baik dari perusahaan maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan pemeriksaan uji lingkungan. Selain dari dari Banyuwangi, pemohon juga berasal dari luar daerah.
"Tentu ini akan berdampak pada pendapatan asli daerah atau PAD," kata Ipuk.
Selain PAD, lanjut dia, inovasi Simpling juga berdampak pada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Banyuwangi. Pada 2020, IKLH Banyuwangi tercatat sebesar 68,6 persen, setelah ada inovasi Simpling, angka ini meningkat menjadi 70,61 persen (2021) dan kembali meningkat pada 2022 menjadi 71,2 persen.
Baca juga: Banyuwangi jadi percontohan Mal Pelayanan Publik Digital Nasional
"Peningkatan sebesar 0,1 persen pada IKLH ini masuk pada kategori baik. Ini sesuai target yang telah kami tetapkan," ujar Ipuk.
Aplikasi Simpling ini selain memberikan kemudahan juga membantu memetakan ketaatan perusahaan/pelaku usaha untuk melakukan uji kualitas lingkungan sesuai aturan berlaku.
Nurjaman Mochtar, salah seorang panelis mengatakan bahwa inovasi Simpling bagus dan layak untuk diangkat ke level atas, seperti ke provinsi.
"Tadi kami juga lihat adanya peningkatan cukup signifikan pada indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Banyuwangi setelah adanya intervensi ini," katanya.
Panelis lainnya, Indah Suksmaningsih juga mengaku terkesan dengan inovasi Lebur Seketi.
"Ini luar biasa. Anak-anak berkebutuhan khusus bisa bersekolah di sekolah reguler, dengan kurikulum yang telah disesuaikan. Bahkan, mereka didampingi hingga lulus dan mendaftar ke jenjang berikutnya," kata dia.
Baca juga: Pemkab Banyuwangi presentasikan terkait kesehatan di Amerika Serikat
Panelis terdiri atas Prof Siti Zuhro (Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI), Prof Eko prasojo (Wamenpan RB), Erry Riyana Hardjapamekas (Commissioner Maxpower Group), Neneng Meity Goenadi (Country Managing Director Grab Indonesia), Dadan Suparjo Suharmawijaya (Ombudsman RI), Nurjaman Mochtar (Ketua Bidang Pendidikan Persatuan Wartawan Indonesia/PWI), serta Sri Haruti Indah Suksmaningsih (Anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran).
Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
