“Kami mendukung, IMF tidak bisa menekan dan tidak boleh mendikte. Kita sudah tidak ketergantungan lagi sama IMF, dan harus berani melawan,” katanya di Jakarta, Selasa,
Dukungan kepada Bahlil sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar Bahlil tidak tunduk kepada tekanan IMF. Apalagi, masalah tersebut berkaitan dengan kedaulatan bangsa dan juga untuk meningkatkan pendapatan negara serta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.
“Semua stakeholder harus satu persepsi, satu visi, satu langkah bersama pemerintah untuk melawan imperialisme regulasi yang dilakukan oleh negara-negara seperti WTO atau Uni Eropa dan IMF," katanya menegaskan.
Dia berpesan agar Indonesia harus memperbaiki pengiriman ekspor, salah satunya peningkatan hilirisasi. Jika hal itu baik, maka investasi dapat masuk, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan negara.
Kata dia, kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah sejak 2010 lalu, telah membuahkan hasil. Dimana nilai ekspor komoditas energi maupun pangan naik signifikan.
Selain itu, kebijakan hilirisasi atau menyetop ekspor biji nikel mentah juga membawa keuntungan besar buat bangsa, baik itu meningkatkan pendapat, masuknya investasi hingga membuka lapangan kerja.
Mukhtaruddin mengatakan, pemerintah juga harus menyiapkan berbagai kebijakan yang terus memperkuat keputusan soal hilirisasi, yang saat ini mendapat gugatan dan tekanan dari Uni Eropa.
Dia memastikan Komisi VII DPR RI satu suara terkait kebijakan hilirisasi dan siap mendukung pemerintah untuk melawan gugatan baik dari WTO maupun tekanan dari IMF.
“Kami mendukung langkah pemerintah yang tetap bertahan untuk melakukan banding, dan memang harus tetap mempertahankan. Kalau memang nanti kalah di banding, kita ada upaya-upaya lain lagi, yang harus kita lakukan,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan jika ia diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan Indonesia.
Hal itu disampaikan Jokowi karena berbagai pihak termasuk Dana Moneter Internasional (IMF) menentang Indonesia menyetop kebijakan ekspor bijih nikel sejak 2020.
IMF baru-baru ini mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia mengkaji ulang larangan ekspor bijih nikel dan komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dirilis pada Minggu (25/6) lalu.
"Saya tanya bapak presiden. Kata bapak presiden negara ini sudah berdaulat, maju terus dan lawan. (Akhirnya) kita hadapi di WTO, sekarang kita banding," kata Bahlil.
Baca juga: Hipmi: Keputusan pemerintah tolak IMF soal hilirisasi sudah tepat
Baca juga: KPK koordinasi dengan Bea Cukai soal dugaan ekspor nikel ilegal
Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
