Kendari (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggandeng sejumlah perguruan tinggi dan Nahdlatul Ulama (NU) di daerah tersebut guna mencegah adanya potensi pelanggaran Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo di Kendari, Rabu mengatakan dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil, pihaknya telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan dua perguruan tinggi di Sultra yakni Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari dan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) dan Nahdlatul Ulama (NU) Sultra.

"UHO kan mempunyai 20 ribu lebih mahasiswa, Unsultra juga mungkin 10 ribu lebih mahasiswanya serta Nahdlatul Ulama. Kalau ini terkoneksi dalam melakukan pengawasan maka tentu akan mencegah terjadinya potensi pelanggaran Pemilu," katanya.

Dia menyampaikan selain perguruan tinggi dan NU Sultra, pihaknya juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan sejumlah media massa yakni TVRI Sultra, RRI Kendari, LKBN ANTARA Biro Sultra, termasuk pemantau pemilu di daerah ini.

"Bawaslu menyadari bahwa tugas-tugas pengawasan yang dilaksanakan secara institusional tidak akan tercapai secara maksimal, kalau tidak dilakukan juga pengawasan secara fungsional oleh anggota masyarakat dan stakeholder lain," ujar dia.

Ia menerangkan lintas sektor tersebut akan menjadi pengawas partisipatif sesuai peran masing-masing sehingga dapat tercipta iklim demokrasi yang jujur, adil dan demokratis di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

"Kita menghubungkan semua potensi pengawasan partisipatif ini untuk mencegah dan mendeteksi sejak dini potensi pelanggaran Pemilu yang ada di Sulawesi Tenggara," ujar Iwan.


 
Penandatanganan MoU antara Bawaslu Sultra dan Nahdlatul Ulama (NU) Sultra dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024, di Kendari, Rabu (12/7/2023) (ANTARA/Harianto)




Sementara, Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Prof. Muhammad Zamrun Firihu mengatakan pihaknya siap mendukung dan bersinergi dengan Bawaslu Sultra dalam melakukan pengawasan pemilu 2024.

Ia menuturkan dukungan yang akan diberikan pihaknya dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama mencegah adanya pelanggaran pemilu, terutama politik uang yang dapat mencederai pesta demokrasi.

"Saya kira sangat tepat menggandeng beberapa stakeholder, ada universitas, organisasi kemasyarakatan, media massa dan lainnya. Jadi, saya kira itu semua akan mendukung kinerja Bawaslu di hajatan Pemilu 2024," kata Prof Zamrun.

Dia menerangkan bahwa UHO Kendari saat ini telah membentuk Kampung Literasi Politik di Desa Lawoila Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Kampung Literasi Politik tersebut binaan dari Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UHO Kendari.

"Dalam kampung literasi itu memang kami edukasi masyarakat setempat bagaimana politik yang baik dan benar yang tanpa politik uang," ucap Prof. Zamrun.

Senada dengan Ketua NU Sultra KH. Muslim mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung Bawaslu Sultra dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran Pemilu 2024.

"Tentunya kami siap bersinergi dengan Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024 sehingga berjalan demokratis, jujur dan adil, dengan demikian bisa lahir pemimpin yang jujur untuk membangun daerah, bangsa dan negara," kata Muslim.

Bawaslu Sultra menggelar sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif dan penandatanganan MoU bersama pemangku kepentingan Pemilu 2024.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti sejumlah organisasi masyarakat, organisasi profesi, pemantau pemilu, organisasi kemahasiswaan/kepemudaan, komunitas, BEM dan UKM, kelompok disabilitas, partai politik peserta pemilu, media massa dan sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) di Sultra.

 

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023