Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mendorong bakal calon presiden (capres) harus berani mengambil risiko untuk menetapkan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping di Pemilu 2024.

"Kami rekomendasikan bagi para capres harus berani secepatnya mengambil risiko, capres must take a risk, harus mengambil risiko dengan cara mempercepat langkah maju dengan percepatan penetapan cawapres masing," ujar Ahmad dalam rilis Surnas "Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024", Jakarta, Jumat.

Hal ini mengingat para bakal capres hanya memiliki kesempatan sosialisasi sekitar tiga bulan saja dari masa pendaftaran bakal capres pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023 ke Pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024. Sehingga, kata dia, siapa bakal capres yang lebih cepat memutuskan memiliki peluang mengonsolidasikan basis kekuatan mesin politiknya jauh lebih efektif daripada yang belakangan.

"Kalau per hari ini belum ada satupun kekuatan koalisi terutama capres yang belum menentukan sikap dan langkahnya, maka besar kemungkinan capres tersebut memiliki waktu yang sangat terbatas untuk meyakinkan dan menyosialisasikan apa yang menjadi concern mereka untuk merebut hati, pikiran dan suara rakyat termasuk melakukan sosialisasi dan mitigasi atas serangan yang akan diarahkan dari rival-rival politik," jelasnya.

Menurut dia, apabila sosok cawapres tak segera ditentukan dan diumumkan ke publik, maka bakal capres hanya memiliki waktu yang terbatas untuk melakukan sosialisasi untuk merebut suara masyarakat hingga melakukan mitigasi atas serangan dari lawan politiknya.

Selain itu, para bakal capres juga bisa meraih kemenangan dengan berupaya mendapatkan endorsemen dari Presiden RI Joko Widodo. Ahmad menilai endorsemen dari Jokowi akan membuat upaya meraih kemenangan lebih efektif.

Ahmad menyarankan bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo agar tidak merasa taken for granted karena sudah dideklarasikan. Pasalnya, kalau masih merasa tinggi tetapi elektabilitas tidak kompetitif, maka tidak menutup kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi ulang.

"Karena bagaimanapun belum ada pendaftaran ke KPU oleh PDIP," tambah Ahmad.

Tidak hanya Ganjar, Ahmad juga mengimbau Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto agar segera menyetujui proposal Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres. Ia melihat apabila proposal tersebut tidak dikabulkan, maka kemungkinan besar Cak Imin melakukan evaluasi politik yang sangat serius dan berdampak signifikan pada jadi atau tidaknya Prabowo Subianto mengikuti Pemilu 2024.

"Kalau berlayar belum tentu bisa ciptakan mesin politik yang sangat efektif dalam konteks pemenangan di basis pemilih Jawa terutama segmen santri terkhusus lagi Jawa Tengah dan Jawa Timur," ucapnya.

Kemudian, Anies Baswedan diharapkan dapat segera memutuskan cawapres pendampingnya agar Koalisi Perubahan untuk Persatuan dapat membentuk infrastruktur pemenangan. Adapun Anies merupakan satu-satunya kandidat bakal capres yang tidak diberikan endorsemen oleh Presiden Jokowi.

"Itu penting karena Anies satu-satunya capres yang tidak didukung oleh Presiden Jokowi, sedangkan capres lain saat ini berada di lingkaran kekuasaan," pungkas dia.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Baca juga: Akademisi nilai pujian Jokowi ke Erick tingkatkan elektabilitas 
Baca juga: Anies Baswedan: Cawapres diumumkan pada waktunya
Baca juga: Sandiaga: Saya tidak mau berandai-andai soal Pemilu 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023