Menurut Imam ditemui di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Senin, mengatakan sentra untuk PPKS tersebut tidak sekadar sebagai tempat penampungan, namun menjadi tempat pembelajaran yang ilmunya dapat ditularkan.
“Jadi ini bukan penampungan menurut saya, ini adalah tempat pembelajaran dan pemberdayaan. Oleh karena itu yang tinggal disini bisa jadi tidak selamanya, karena dia akan bergilir disini dan diberikan pembelajaran, pemberdayaan, pandangan, lalu bergantian,” ujar sosiolog jebolan Universitas Indonesia tersebut.
Imam menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara, dirawat dan diberi pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi para PPKS di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi merupakan contoh kecil dari apa yang dilakukan pemerintah guna mengentas kemiskinan.
Di sana, pembelajaran juga melibatkan “champion” atau jawara orang-orang kreatif yang dapat dihadirkan untuk memberikan inspirasi bagi para PPKS dan meningkatkan usaha yang dilakukan para penghuninya.
Usaha yang dilakukan para PPKS di sentra tersebut di antaranya berdagang, berkebun sayur-mayur, hingga membuat kerajinan.
“Kalau seperti ini bisa dibiayai oleh Kementerian Keuangan yang kadang-kadang ‘pelit’ dalam pembiayaan seperti ini. Nah ini harus mendapatkan dukungan,” ujar Imam.
Menurut dia, pengalokasian dana APBN untuk kaum termarjinalkan lebih diperlukan dan tidak berkhianat terhadap cita-cita proklamasi dan konstitusi negara.
Imam berharap hal-hal yang telah dilakukan dari Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dapat bereplikasi tidak hanya di lingkungan Kementerian Sosial, namun juga bagi pengusaha, aktivis sosial dan bergabungnya jawara-jawara di seluruh Indonesia.
“Kalau ini jadi salah satu awal dari menyusun barisan, saya kira yang menjadi kemiskinan ekstrem yang selama ini menjadi perhatian maupun stunting, itu akan selesai. Tapi kalau hanya pemerintah itu akan mustahil,” ujar dia.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan pemerintah optimistis bahwa di tahun 2024 Indonesia dapat lepas dari angka kemiskinan ekstrem, usai meninjau kompleks Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat.
Kedatangan KSP di lokasi tersebut terkait upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana target Presiden RI Joko Widodo mencapai nol persen di 2024. Pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem turun dari 3 persen menjadi 1,7 persen.
Pemerintah kini melakukan tiga strategi besar dengan pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan mengurangi kantong kemiskinan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan berbagai layanan di kompleks Sentra Pangudi Luhur Bekasi memungkinkan untuk ditinggali satu keluarga PPKS guna meningkatkan pendapatan.
Menurut Mensos Risma, meski dalam satu keluarga yang tinggal di lingkungan sentra tersebut telah dapat meningkatkan pendapatannya dari standar Bank Dunia yakni 1,9 dolar AS per hari, namun mereka masih terbilang rentan karena tidak dapat memiliki rumah.
Dengan adanya rumah susun dengan sewa Rp10.000 per bulan yang dibangun di kompleks Sentra Pangudi Luhur Bekasi, para PPKS tidak akan terlantar di jalanan. Selain itu, mereka juga diberikan tempat usaha agar tidak kesulitan untuk berjualan.
Baca juga: KSP optimis RI lepas dari kemiskinan ekstrem pada tahun depan
Baca juga: Kemensos-Komisi VIII serahkan bantuan untuk PPKS di Medan
Baca juga: Kemensos sebut ada 2.707 KPM PENa siap lulus dari kemiskinan ekstrem
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
