Antara gereja dan pemerintah itu adalah mitra kerja melalui masing-masing tugas dan fungsi saling memberikan kontribusi untuk mengatasi persoalan di wilayah ini, khususnya menyangkut kemiskinanSorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) mengajak Gereja Baptis Anugerah Indonesia (GBAI) untuk membantu pemerintah setempat dalam mengatasi kemiskinan di provinsi terbaru itu.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad saat menutup kegiatan Kongres GBAI ke VI, menjelaskan data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kabupaten/kota di provinsi ini pada 2022 sebesar 16,91 persen dari jumlah penduduk 639.164 orang, atau lebih tinggi dari rata-rata nasional 9,54 persen.
"Antara gereja dan pemerintah itu adalah mitra kerja melalui masing-masing tugas dan fungsi saling memberikan kontribusi untuk mengatasi persoalan di wilayah ini, khususnya menyangkut kemiskinan," jelas Muhammad Musa'ad.
Peran gereja GBAI yang diharapkan pemerintah adalah memberikan perhatian yang maksimal kepada seluruh jemaat sehingga masyarakat yang adalah anggota gereja memiliki kemampuan untuk hidup dan berkembang di dalam tubuh gereja itu sendiri.
Provinsi Papua Barat Daya, kata dia, ditopang oleh tiga kekuatan yakni adat, agama dan pemerintah.
"Tiga kekuatan itu saling melekat satu sama lain, karena tidak mungkin ada pemerintah tanpa adat dan agama dan sebaliknya pun demikian," beber Musa'ad.
Musa'ad mengajak seluruh komponen GBAI untuk bersama merajut dan memperkuat hubungan yang sama, memiliki kepentingan yang sama, saling membutuhkan untuk mewujudkan Papua Barat Daya yang sejahtera dan bermartabat.
"Karena pemerintah tidak mungkin berjalan sendiri untuk menyelesaikan setiap persoalan itu, justru ditopang dengan kehadiran bidang agama sehingga perwujudan kesejahteraan bisa terpenuhi secara baik dan maksimal ke depan," ungkap Musa'ad.
Selain mendorong gereja ikut terlibat di dalam penanganan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengambil langkah strategis lain yakni melalui Program Perlindungan Hari Tua (PAITUA) bagi lansia berumur 65 tahun ke atas.
Pemprov, kata dia, melihat bahwa justru jumlah lansia ini cukup memberikan kontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di wilayah itu.
"Jumlah pendudukan lanjut usia di atas 65 tahun di Provinsi Papua Barat Daya adalah 24.759 orang atau 3,99 persen total penduduk Papua Barat Daya yang berjumlah 639.164 orang," beber Musa'ad.
Berdasarkan status ekonomi, kata dia, sekitar sepertiga dari pendudukan lansia 65 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat Daya berada pada kondisi ekonomi rendah, yang diukur melalui indikator kelompok pengeluaran penduduk.
"PAITUA menyediakan bantuan tunai kepada lanjut usia untuk meningkatkan pendapatan per kapita kelompok penduduk tersebut," ungkap Musa'ad.
Bantuan tunai ini, sebesar Rp250 ribu per orang per bulan, yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten dan kota.
"Jadi ini program kolaborasi, pemerintah provinsi menanggung Rp150 ribu, kabupaten dan kota Rp100 ribu, sehingga total Rp250 ribu per orang yang diterima setiap bulan," kata Musa'ad menjelaskan.
Provinsi Papua Barat Daya telah menyiapkan dana PAITUA untuk tahun ini senilai Rp40 miliar yang akan disalurkan mulai bulan Juli 2023.
"Jadi terhitung program ini sudah berjalan pada Juli 2023 ini, dan kita masih memantapkan data secara pasti penerima. Jadi kalau data sudah dianggap mantap pada Agustus atau Desember 2023, maka akan dihitung penyaluran dana tersebut mulai dari bulan Juli 2023," kata Penjabat Gubernur Musa'ad.
Baca juga: Pemprov DKI perkuat bansos untuk kurangi beban masyarakat tak mampu
Baca juga: Mardiono diskusikan pengentasan kemiskinan dengan PWNU Sultra
Baca juga: Pendatang baru jadi salah satu faktor ketimpangan sosial di Jakarta
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
