Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan persentase sebesar 12,85 persen year on year.
Tanjung Selor (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor, Kalimantan Utara menyalurkan dana APBN sampai semester I 2023 di wilayah pembayaran Tanjung Selor sebesar Rp3,51 triliun atau 43,34 persen dari pagu Rp8,1 triliun.

"Data realisasi ini berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) per 30 Juni 2023," kata Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda, Jumat.

KPPN sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah.

Dia mengatakan realisasi tersebut mengalami pertumbuhan persentase sebesar 12,85 persen year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama Juni 2022 sebesar Rp1,02 triliun atau 30,49 persen dari total pagu sebesar Rp3,36 triliun.

Belanja Negara dari APBN tersebut disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada instansi satuan kerja (satker) vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) melalui transfer ke daerah (TKD).

Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tanjung Selor Benjamin merincikan realisasi penyaluran BPP sebesar Rp1,17 triliun atau 41.88 persen dari pagu sebesar Rp2,80 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.

Terdapat pertumbuhan persentase sebesar 12,01 persen (YoY) atau Rp289,04 miliar dari realisasi pada bulan Juni 2022 sebesar Rp790,79 miliar atau 29,87 persen dari total pagu sebesar Rp2,64 triliun, katanya pula.

Lebih lanjut, Benjamin menyampaikan bahwa realisasi BPP tersebut dicairkan lebih rinci kepada empat jenis belanja.

Pertama, realisasi belanja pegawai mencapai 49,17 persen atau Rp276,97 miliar dari pagu sebesar Rp563,35 miliar.

Kedua, realisasi belanja barang mencapai 42,56 persen atau sebesar Rp332,72 miliar dari pagu sebesar Rp781,72 miliar.

Ketiga, realisasi belanja modal mencapai sebesar 38,70 persen atau sebesar Rp564,37 miliar dari pagu Rp1,45 triliun.

Terakhir belanja bantuan sosial telah mencapai direalisasikan seluruhnya yaitu 100 persen dari pagu Rp0,14 miliar.

Sedangkan realisasi untuk TKD disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor Ginanjar bahwa realisasi untuk TKD sampai dengan semester I 2023 sebesar Rp2,34 triliun atau 44,11 persen dari pagu sebesar Rp5,31 triliun.

Anggaran TKD digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, dan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Berkenaan dengan rincian realisasi dari dana TKD tersebut, Ginanjar membeberkan pertama, realisasi DBH sebesar Rp837,89 miliar atau 41,46 persen dari pagu sebesar Rp2,02 triliun.

Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp1,23 triliun atau 49,85 persen dari pagu Rp2,47 triliun.

Ketiga, realisasi DAK Fisik sebesar Rp51,37 miliar atau 15,65 persen dari pagu Rp328,3 miliar.

Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp124,65 miliar atau 45,63 persen dari pagu sebesar Rp273,18 miliar.

Kelima, realisasi Dana Desa sebesar Rp 81,25 miliar atau 43.58 persen dari pagu sebesar Rp186,41 miliar.

Terakhir yaitu Dana Insentif Fiskal, realisasi sebesar Rp17,63 miliar atau 50 persen dari pagu sebesar Rp35,26 miliar.

KPPN Tanjung Selor terus berupaya mendorong kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan pemerintah daerah agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.

Diharapkan langkah strategis tersebut, penyaluran atas realisasi APBN dapat mewujudkan belanja APBN 2023 pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara.
Baca juga: Menkeu pantau proses kelancaran pencairan anggaran belanja APBN 2021
Baca juga: KPPN Sampit catat sektor pendapatan tumbuh sebesar 87,38 persen

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023