“Sejak KAA yang digagas Presiden Soekarno di Bandung pada 1955 tersebut hubungan Indonesia dan Kamboja semakin erat dengan dimulainya hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja, hingga kini kita semakin teguh dalam spirit persaudaraan untuk menciptakan perdamaian baik di tingkatan regional ASEAN maupun dunia terutama dalam peningkatan kapasitas,” kata Brando dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.
Hal itu disampaikannya di Phnom Penh, Kamboja, saat mewakili PDI Perjuangan untuk ikut serta dalam misi pemantau pemilu International Conference on Asian Political Parties (ICAAP) yang berlangsung pada 20-24 Juli 2023.
Dia menilai hubungan Indonesia-Kamboja yang diwarnai berbagai dinamika masa lalu itu membawa kemajuan hingga saat ini. Pada awal tahun 1978, kata Brando, terjadi pertempuran antara Kamboja dan Vietnam yang meningkat akibat perselisihan perbatasan kedua negara.
“ASEAN kemudian berusaha mencari penyelesaian masalah Kamboja-Vietnam melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usaha-usaha mewujudkan perdamaian yang dilakukan Indonesia dan negara-negara di kawasan ASEAN membuahkan hasil,” ujar Ketua DPD Taruna Merah Putih (TMP) DKI Jakarta itu.
Selanjutnya, Indonesia ditunjuk sebagai teman bicara (interlocutor) dalam penyelesaian masalah Kamboja. Pada tahun 1988, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Ali Alatas akhirnya berhasil menyelenggarakan pertemuan antara pihak-pihak yang bertikai di Kamboja yang dikenal dengan Jakarta Informal Meeting (JIM), yang sekaligus membuktikan Indonesia memiliki kemampuan diplomasi di kancah internasional.
“Usaha untuk menciptakan perdamaian di Kamboja akhirnya dapat terlaksana meskipun membutuhkan waktu yang lama, dan Kamboja resmi menjadi anggota ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998,” tuturnya.
Brando juga menuturkan bahwa hubungan politik antara Kamboja dan Indonesia, khususnya PDI Perjuangan, semakin solid. Pada tahun 2010, Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meraih penghargaan “long time achievement” pada General Assembly ICAPP Ke-6 di Phnom Penh, Kamboja.
"Pada saat itu, Ibu Megawati dianggap sukses memimpin transisi demokrasi melalui pemilu presiden secara langsung, demokratis dan aman. Penghargaan tersebut diberikan kepada Ibu Megawati yang disebut sebagai ‘pemimpin politik yang kuat dan tangguh’ (tough and strong political leader)," ucapnya.
Dia menambahkan pula bahwa Kamboja berhasil membangun sistem politik demokrasi yang lebih kondusif setelah lebih dari 30 tahun yang lalu pernah terjadi perang saudara yang menewaskan lebih dari dua juta warganya. Selain itu, situasi keamanan di Kamboja kian membaik selama tiga dekade terakhir, terutama pada pemilu periode lalu.
“Untuk pemilu Kamboja kali ini ada 18 parpol akan bertarung memperebutkan 125 anggota DPR untuk berkoalisi membentuk Pemerintahan dari 9,7 juta pemilih/DPT. Kita hadir memberikan semangat gotong royong dan kolaborasi baik agar pesta demokrasi Kamboja berjalan sukses secara transparan, bebas dan berkeadilan,” kata Brando
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2023
