Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengimbau seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga guna menajamkan berbagai upaya intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor.

Menurut Moeldoko dalam keterangan video di laman resmi Kantor Staf Presiden RI (KSP), Senin, hal itu sejalan dengan target dan strategi pemerintah dalam percepatan pemberantasan kemiskinan ekstrem (PPKE).  

"Saya minta seluruh pihak betul-betul serius untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor," kata Moeldoko.

Baca juga: Pemerintah jalankan tiga strategi penurunan angka kemiskinan ekstrem

Moeldoko menyampaikan Pemerintah sangat optimistis strategi besar yang disusun Presiden RI Joko Widodo dapat mewujudkan target nol persen kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024.  

Pasalnya, lanjut Moeldoko, hasil survei Badan Pusat Statistik RI (BPS) pada Maret 2023 memperlihatkan tingkat kemiskinan ekstrem berada pada angka 1,12 persen.

"Angka ini turun jauh sebesar 0,62 persen jika dibandingkan September 2022 dan penduduk miskin Indonesia juga turun berdasarkan survei BPS pada bulan Maret tahun ini," katanya.  

Moeldoko menjelaskan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) sebagai dasar hukum pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Baca juga: Kemenko PMK: Program pelengkap bantu pengentasan kemiskinan ekstrem

Strategi itu meliputi tiga langkah utama, yakni pertama pengurangan beban pengeluaran melalui berbagai kebijakan seperti pemberian bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), subsidi, serta jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kemudian kedua, melalui program peningkatan pendapatan masyarakat, antara lain lewat peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembiayaan ultra mikro (UMi), Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), perhutanan sosial, dan pahlawan ekonomi nusantara (Pena) Kementerian Sosial.

"Yang ketiga, pengurangan kantong kemiskinan seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, dan perbaikan jalan," ujar Moeldoko.

Dalam kesempatan yang sama, Moeldoko menekankan agar seluruh jajaran K/L rajin turun ke lapangan untuk mengikuti perkembangan atas keberhasilan strategi PPKE.

"Kurangi rapat-rapat di hotel dan perbanyak turun ke lapangan untuk melihat perkembangan yang sesungguhnya," katanya.

Baca juga: Kemenko PMK optimistis angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024

Baca juga: KSP optimis RI lepas dari kemiskinan ekstrem pada tahun depan

Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023