Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas laporan bahwa AS pada 1 Agustus lalu menambahkan lebih banyak perusahaan China ke dalam daftar entitas yang diduga melakukan "kerja paksa".
"Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta bahwa hak-hak tenaga kerja dari semua latar belakang etnis di Xinjiang dilindungi secara efektif," imbuh jubir itu.
Pemberlakuan apa yang disebut sebagai "Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur" oleh AS berdasarkan kebohongan semacam itu merugikan aturan perdagangan internasional serta stabilitas rantai pasokan dan industri global, dan langkah untuk memasukkan entitas-entitas China ke dalam daftar hitam dan mengincar lebih banyak perusahaan China lainnya bertujuan untuk merusak kemakmuran dan stabilitas Xinjiang serta menghambat perkembangan China, urai jubir tersebut.
"Kami mengutuk dan menolak hal ini serta akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan-perusahaan China," ujar jubir tersebut.
Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2023
