Bupati : Kemenhub alokasikan Rp126 miliar untuk Pelabuhan Panasahan

Bupati Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Rusma Yul Anwar mengungkapkan pengembangan kawasan darat di Pelabuhan Panasahan, Painan, didukung anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp126 miliar.

"Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp126 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan, dengan rincian Rp10 miliar tahun ini dan Rp116 pada tahun anggaran 2024," katanya di Painan, Jumat.

Dukungan anggaran untuk pengembangan kawasan pelabuhan itu menurutnya tidak saja akan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi bagi Pesisir Selatan, tetapi juga berdampak langsung pada provinsi lain seperti Jambi dan Bengkulu.

"Kemenhub melihat manfaat pelabuhan ini tidak hanya terbatas untuk Pesisir Selatan dan Sumatera Barat, tetapi juga bermanfaat bagi provinsi tetangga yaitu Bengkulu dan Jambi," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Rusma Yul Anwar mengatakan pihaknya bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta. Saat itu disampaikan Kemenhub menyetujui usulan bupati untuk pengembangan Panasahan.

Kegiatan pengembangan pelabuhan itu terutama untuk kawasan daratnya akan dimulai pada 2023 dan dilanjutkan pada 2024.

Bupati menjelaskan fokus kegiatan pengembangan yang dilakukan pada tahun ini adalah pengerjaan persiapan, drainase sepanjang 2.335 meter. Renovasi pagar di kawasan pelabuhan lebih kurang sepanjang 550 meter.

Pemasangan solar cell untuk sumber energi untuk penerangan, sehingga hemat energi dan ramah lingkungan. Pembuatan area parkir penumpang dan penumpukan barang yang ditargetkan seluas 2.581 meter persegi.

Pembuatan lapangan penumpukan general cargo di dalam kawasan pelabuhan yang luasnya diperkirakan mencapai 474 m2. Penyediaan lapangan untuk penumpukan komoditas curah kering seperti semen.

"Selain itu supervisi satu paket. Ini tentu akan segera dimulai sesuai informasi dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur," terang Bupati.

Baca juga: Pelabuhan Mudaffar Sjah II Ternate siap dioperasikan

Pada 2024 kegiatan lebih fokus pada penyediaan dan penyiapan sarana prasarana seperti pergudangan, tanki timbun untuk crude palm oil (CPO) yang ditargetkan sebagai komoditi utamanya.

Kemudian penyiapan area perkantoran. Dengan demikian total kebutuhan lahan yang diperlukan sekitar 7 Hektare dan menjadi salah satu persyaratan yang diberikan pada pemerintah kabupaten.

Saat ini, pemerintah kabupaten telah menyosialisasikan rencana tersebut kepada masyarakat pemilik lahan di sekitar kawasan, sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah dengan masyarakat.

Terkait dokumen lainnya seperti DED, rencana induk, rencana bisnis hingga badan pengelola telah disiapkan, bahkan telah melakukan penjajakan pada sejumlah badan usaha pengelola pelabuhan.

"Sebagai mitranya nanti daerah juga akan menyiapkan BUMD yang khusus pengelola pelabuhan," jelas bupati.

Karena itu ia mengajak semua pihak untuk mendukung penuh pengembangan pelabuhan Panasahan demi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga di sekitarnya.