"Para terdakwa telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Wahai untuk waktu 20 hari ke depan," kata Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Wahyudi Karena di Ambon, Senin.
Empat tersangka yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi DD-ADD sejak 2016 hingga 2018 ini berinisial YMS, RTK, WT, serta AK.
Tersangka YMS merupakan Kepala Seksi Pemberdayaan pada Badan Pemerintahan Desa atau Negeri Horale, kemudian RTK selaku Sekretaris Desa, WT adalah Kasi Pembangunan, dan AK merupakan mantan Kepala Desa atau Raja Horale.
Menurut dia, penahanan para tersangka setelah melalui pemeriksaan tim jaksa penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai Karimudin, Junita Sahetapy, serta Ben Fred Foeh.
Perbuatan para tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Dalam pemeriksaan masing-masing tersangka didampingi oleh penasihat hukum Yunan Takaendengan, Advokat pada Perhimpunan Advokat Indonesia (HAPI) dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ma'ad Patty,SH.MH bersama Rekan.
"Penahanan para tersangka oleh jaksa dimaksudkan untuk lebih mempercepat proses penanganan berkas perkara tersebut agar secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ambon," ujar Wahyudi.
Baca juga: Jaksa tangkap Kades di Nagan Raya diduga korupsi dana desa Rp2,1 M
Baca juga: Kejati Sulteng bantu Kejari Luwu Sulsel tangkap DPO korupsi dana desa
Baca juga: Hakim Tipikor Ambon vonis tujuh tahun penjara koruptor dana desa
Baca juga: Kejari Jember tahan oknum kades dan ASN terkait korupsi dana desa
Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
