Pada prinsipnya semua (gubernur) setuju karena memahami kenyataan harga bbm di lapangan. Tadi, semua gubernur memberikan pendapat dan saran, setelah disampaikan beberapa opsi dengan segala risikonya,"Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan seluruh gubernur memberikan dukungan politis bagi rencana Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah mendapat pengarahan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Kemendagri, Selasa.
"Pada prinsipnya semua (gubernur) setuju karena memahami kenyataan harga bbm di lapangan. Tadi, semua gubernur memberikan pendapat dan saran, setelah disampaikan beberapa opsi dengan segala risikonya," kata Gamawan di kantornya., Selasa.
Mendagri berharap pendapat dan saran yang disampaikan oleh para gubernur tersebut telah mewakili suara rakyat di daerah.
"Kenyataan di lapangan, masyarakat sudah membeli bbm dengan harga mahal, sementara subsidi terbatas. Oleh karena itu harus ada pengendalian dari Pemerintah," katanya.
Terkait pelaksanaan pemberlakuan kenaikan harga tersebut, dia mengatakan hasil dari pertemuan itu akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk kemudian diputuskan kapan kenaikan harga bbm diberlakukan.
"Kapan akan dinaikkan menunggu rapat, besok, dengan Presiden. Mudah-mudahan besok sudah bisa ditentukan," tambahnya.
Sebelumnya, Mendagri mengundang seluruh gubernur dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), guna membahas mengenai Pengendalian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.
Rakornas Seluruh Gubernur Indonesia itu dimulai pukul 07.30 WIB dengan dipimpin oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan dihadiri oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat dan Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo.
Para gubernur memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah, termasuk pertimbangan kondisi geografis masing-masing daerah yang dapat menimbulkan reaksi berbeda dari masyarakat.
Harga bbm bersubsidi, yang semula Rp4.500 per liter, akan naik menjadi Rp6.500 per liter, sedangkan bbm nonsubsidi naik menjadi Rp9.000.
Pemerintah pun menegaskan bahwa pemberlakuan kenaikan harga tersebut harus segera dilakukan mengingat dana subsidi dalam APBN semakin terbatas.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
