Dari dulu kami mendesak pemerintah menyesuaikan harga BBM, karena APBN kita `over quota` melulu soal bersubsidi BBM ini,"
Palu (ANTARA News) - Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana mendesak pemerintah segera mengumumkan penyesuaian harga bahan bakar minyak agar tidak menjadi isu berkepanjangan yang bisa dimanfaatkan oleh para spekulan untuk mengambil keuntungan dengan merugikan rakyat.

"Dari dulu kami mendesak pemerintah menyesuaikan harga BBM, karena APBN kita `over quota` melulu soal bersubsidi BBM ini," kata Sutan Bathoegana usai memimpin tim Komisi VII DPR RI bertemu dengan jajaran PT. Pertamina dan PT. PLN Wilayah Sulawesi di Palu, Rabu.

Menurut dia, disparitas harga BBM saat ini terlalu tinggi. Harga BBM industri dan perkebunan (non subsidi) mencapai Rp11.000,00 tapi di SPBU hanya Rp4.500,00 per liter.

"Ini kan mudah sekali orang menyalahgunakan. Buktinya, setiap tahun kita selalu `over quota` penggunaan BBM di APBN," ujar legislator dari Partai Demokrat itu.

Soal berapa harga baru, Sutan mengaku bahwa pemerintah lebih mengetahui, namun ia berharap penyesuaian dilakukan secara menyeluruh artinya harga BBM cukup satu macam saja.

"Penetapamn harga jangan parsial lagi, oh ini harga untuk orang kaya dan ini harga untuk yang lain. Kalau parsial, ini sangat riskan," ujarnya,

Namun hasil penghematan tersebut harus betul-betul ditujukan kepada kepentingan rakyat antara lain membebaskan biaya listrik untuk pelanggan 450 dan 900 watt. subsidi seperti ini tidak akan bisa dimainkan orang.

Hal yang sama dikemukakan anggota Komisi VII dari Partai Golkar Halim Kalla dan Mulyadi dari Gerindra yang sama-sama menyesalkan lambannya pemerintah mengambil keputusan soal kenaikan harga BBM sehingga spekulan bahan bakar kini merajalela.

"Kenapa sih pemerintah masih ragu, toh semua gubernur sudah setuju bahkan sudah lama mengusulkan agar lebih baik harga BBM dinaikkan karena BBM subsidi di daerah selalu habis karena yang menikmati para spekulan," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa kenaikan BBM bersubsidi dari Rp4.500,00 menjadi Rp7.000,00 per liter sudah ideal untuk mengurangi anggaran subsidi Rp300 triliun di APBN karena hal itu sudah tidak sehat lagi.

Ia mengakui, penyesuaian BBM ini akan mengakibatkan kenaikan harga dalam beberapa bidang namun di bidang lain akan terjadi penurunan dan pengurangan kemiskinan, asal pemerintah pandai menggunakan dana hasil penghematan subsidi itu untuk keperluan yang tekrait langsung dengan kebutuhan rakyat.


Pewarta: Rolex Malaha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013