Jadi ada penipuan, ada penjebakan terhadap data pribadi AndaJakarta (ANTARA) - Akademisi bidang hukum telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmon Makarim mengatakan bahwa bermain judi, termasuk judi online, bisa membawa seseorang ke dalam situasi hukum yang rumit.
Edmon mengatakan bahwa menurut peraturan yang berlaku, orang yang telah melakukan perbuatan tercela, termasuk judi online, tidak memenuhi syarat untuk menjadi pejabat publik.
"Bayangkan saat Anda masuk dalam situs judi online, kemudian tercatat dalam datanya, kemudian suatu saat Anda akan diperkarakan dengan data itu. Jadi kalau main judi itu lebih banyak terjebak," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Menkominfo tegur OPPO akibat muatan iklan judi "online" di produknya
"Hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat sebenarnya dampak judi itu apa? Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Anda itu tidak bisa menjadi pejabat, tidak bisa menjadi dewan pertimbangan presiden, tidak bisa menjadi presiden," jelas Edmon.
Dalam kasus perjudian daring, kata dia, masalah privasi juga menjadi penting. Penggunaan data pribadi oleh penyedia situs perjudian dapat memberikan risiko kebocoran informasi pribadi.
Selain itu, Edmon juga menggambarkan bahwa aktivitas perjudian daring seringkali melibatkan tindakan manipulatif atau penipuan yang dapat merugikan para pemain.
Oleh karena itu, Edmon berharap masyarakat dapat memahami bahwa perjudian tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan dan karier seseorang.
"Jadi ada penipuan, ada penjebakan terhadap data pribadi Anda, dan Anda tidak bisa menjadi pejabat gara-gara ikut judi, maka kurangilah," kata Edmon menambahkan.
Baca juga: PPATK sebut perputaran uang judi online capai Rp81 triliun tahun 2022
Baca juga: Kemenkominfo blokir 5.000 situs judi daring susupi situs pemerintah
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2023
