Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang akan mengambil "tindakan yang diperlukan (terhadap larangan produk akuatik China) berdasarkan berbagai cara termasuk kerangka WTO".
Mengajukan pengaduan ke WTO menjadi salah satu pilihan jika protes ke China melalui jalur diplomatik tidak efektif, kata Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi secara terpisah.
Komentar tersebut muncul ketika bisnis dan fasilitas umum di Jepang terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara China +86, dengan banyak penelepon yang melaporkan keluhan tentang pelepasan air di Fukushima.
Pemerintah prefektur Fukushima dan fasilitas umum di prefektur tersebut telah menerima sekitar 3.000 panggilan telepon, seperti dilaporkan Kyoto News dengan mengutip gubernur prefektur.
Operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power telah menerima sekitar 6.000 panggilan telepon hingga saat ini, menurut media lokal, dan pemerintah mengatakan pihaknya sedang mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan tersebut.
Semakin banyak pengguna telepon rumah yang meminta untuk memblokir nomor asing, kata juru bicara NTT Communications, unit Telegraf dan Telepon Nippon. NTT dan perusahaan telepon lainnya, termasuk KDDI dan SoftBank Corp, sedang mendiskusikan langkah-langkah yang diambil menyusul permintaan pemerintah.
NTT East, yang melayani bagian timur negara itu termasuk Fukushima, mengatakan pihaknya telah mendirikan pusat layanan pelanggan pada Selasa khusus untuk panggilan pelecehan dari luar negeri, sebagai tanggapan atas permohonan pemerintah.
"Sangat disesalkan dan memprihatinkan mengenai banyaknya panggilan pelecehan yang kemungkinan besar datang dari China," kata Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura dalam konferensi pers.
Dia mengatakan bahwa menurut masyarakat Fukushima, beberapa panggilan bahkan sampai ke rumah sakit.
"Kehidupan manusia dipertaruhkan sekarang. Tolong segera hentikan panggilan telepon tersebut," kata Nishimura.
Mendag mengatakan pemerintah sedang mengumpulkan informasi mengenai laporan gerakan boikot produk Jepang di China dan akan bekerja sama dengan para pemimpin bisnis untuk mengatasi situasi tersebut.
Jepang juga mewawancarai agen perjalanan lokal untuk mengumpulkan informasi tentang status perjalanan ke Jepang dari China setelah media melaporkan bahwa beberapa tur ke Jepang telah dibatalkan.
"Beberapa agen perjalanan menjawab bahwa mereka telah menerima permintaan pembatalan, sementara yang lain mengatakan mereka telah menerima pertanyaan tentang keamanan makanan dan minuman, dan kemungkinan untuk menunda atau membatalkan tur," kata Menteri Pertanahan Jepang Tetsuo Saito kepada wartawan.
Langkah ini dilakukan setelah China awal bulan ini mencabut pembatasan era pandemi untuk tur kelompok ke Jepang dan pasar utama lainnya.
Sumber: Reuters
Baca juga: Pembuangan limbah nuklir Jepang "pengkhianatan" terhadap Pasifik
Baca juga: Jubir: China akan lindungi keselamatan warga Jepang sesuai hukum
Baca juga: Rusia ingin tingkatkan ekspor ikan ke China setelah Jepang dilarang
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
