Kampus itu bukan gudang. Jika seperti gudang, yang masuk beras dan disimpan selama lima tahun pun keluar tetap berasSorong (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad berharap seluruh kampus di wilayah provinsi ke-38 ini menjadi 'pabrik' untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas.
"Kampus itu bukan gudang. Jika seperti gudang, yang masuk beras dan disimpan selama lima tahun pun keluar tetap beras," jelas Musa'ad.
Arti kampus sebagai 'pabrik', sebut dia, mampu menghasilkan sesuatu yang berkualitas dari sebelumnya, ada perubahan baik dari pola pikir, tingkah laku atau pun karakteristik mahasiswa itu ketika tamat dari kampus.
Ada pun kampus yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya terdiri dari Universitas Nani Bili Nusantara, Universitas Muhammadiyah Sorong, Universitas Victory Sorong, Universitas Kristen Papua, Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, STIE Bukit Zaitun, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong.
Baca juga: Perlu sinergi kolaborasi wujudkan perempuan berdaya-anak terlindungi
Kemudian, Politeknik Kesehatan (Poltekes) Kemenkes Sorong (negeri), Politeknik Katolik Saint Paul Sorong, UPBJJ-UT Sorong, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (negeri), Politeknik Pelayaran Sorong, STAK Mesias Sorong, STT GKII Sorong, Kampus II Universitas Papua.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sebut dia, menyediakan ruang bagi peningkatan SDM yang digagas melalui program prioritas yakni program beasiswa generasi emas dan program dukungan pendidikan dokter spesialis.
Karena di dalam isu strategis Papua Barat Daya, ada bagian penting yang menjadi sasaran provinsi ke 38 itu adalah pembangunan SDM dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
"Pemerintah akan terus mendorong dan mendukung eksistensi setiap kampus untuk bersama pemerintah mewujudkan SDM unggul di Papua Barat Daya," kata Musa'ad.
Baca juga: Filantropi ingin tingkatkan SDM RI lewat sistem pendidikan Jepang
Pembangunan SDM itu, kata dia, masuk dalam desain Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Barat Daya 2024-2026 yang berangkat dari tujuan pemekaran daerah itu untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua melalui peningkatan SDM yang berkualitas dan berkarakter.
"Jadi pemerintah dan kampus memiliki satu visi dan misi yang sama yakni bagaimana membentuk SDM ini untuk mencapai manusia yang berkualitas di Papua Barat Daya, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM)," beber Mua'ad.
Pemerintah, sebut dia, akan hadir di setiap kampus untuk memberikan dukungan sekaligus memastikan kualitas pendidikan itu berjalan baik dan maksimal, sehingga (indeks pembangunan manusia) IPM di Papua Barat Daya mengalami peningkatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023, menyebutkan IPM dari enam kabupaten dan satu kota meliputi IPM Kota Sorong 2021sebesar 78,49 persen dan 2022 sebesar 78,98 persen. Kemudian Kabupaten Sorong IPM 2021 sebesar 65,77 persen dan di tahun 2022 sebesar 66,69 persen.
Kabupaten Sorong Selatan memiliki IPM di 2021 sebesar 62,46 persen dan 2022 sebesar 63,08 persen. IPM Kabupaten Tambrauw 2021 sebesar 53,71 dan di 2022 sebesar 54,63 persen. Selanjutnya IPM Kabupaten Raja Ampat pada 2021 sebesar 63,92 persen dan di tahun 2022 sebesar 64,65 persen. Terakhir adalah IPM Kabupaten Maybrat 2021 sebesar 59,7 persen dan di 2022 sebesar 60,49 persen.
Baca juga: Kemnaker: UU Cipta Kerja berikan ruang peningkatan kualitas SDM
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
