Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Hubla Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan anggaran Ditjen Hubla tersebut akan digunakan untuk enam bidang di Direktorat tersebut.
“Dari total Rp9,49 triliun tersebut, maka bidang lalu lintas dan angkutan laut sebesar Rp2,2 triliun, bidang kepelabuhan Rp2,5 triliun, bidang kenavigasian Rp635 miliar,” kata Antoni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP) sebesar Rp371,36 miliar, bidang perkapalan dan kepelautan Rp80,64 miliar, serta dukungan manajemen dan penunjang teknis untuk 302 satuan kerja sejumlah Rp3,6 triliun.
Menurut dia, Ditjen Hubla dalam menyusun usulan alokasi anggaran mengikuti tema, prioritas, dan kebijakan dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami juga menyampaikan arahan presiden yang disampaikan pada 2 Maret 2023, (bahwa) jangan sampai ada pembangunan atau program yang tidak terselesaikan pada 2024. Ini menjadi acuan kami pada Ditjen Perhubungan Laut dalam menyusun anggaran di 2024,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, arah kebijakan RKP tahun 2024, seperti percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), juga menjadi panduan oleh pihaknya dalam menyusun usulan anggaran tahun 2024.
Antoni mengungkapkan bahwa terdapat tiga fokus strategi penganggaran yang akan dilakukan pihaknya, di antaranya adalah belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Untuk belanja pegawai, kata Antoni, strateginya yaitu ketepatan perhitungan alokasi belanja yang menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada.
“Kemudian belanja barang, ini lebih ke kondisi pengalokasian belanja subsidi keperintisan, tol laut, ternak, dan rede yang efektif dan efisien dengan memperhatikan pemenuhan target trayek, frekuensi dan penyerapan anggaran dengan baseline tahun 2023, serta kondisi perubahan lingkungan strategis, terutama terkait kenaikan harga bahan bakar,” katanya.
Sementara terkait belanja modal, kata dia, di antaranya seperti pemenuhan alokasi pendukung kawasan strategis dan prioritas nasional, daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan pedalaman (3TP), destinasi pariwisata nasional, serta kawasan industri, termasuk kegiatan prioritas nasional melalui pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN).
“Dan juga pada tahun 2024 ini adalah tetap dialokasikan pada kegiatan padat karya dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Antoni.
Dalam rapat tersebut diputuskan, usulan Ditjen Hubla Kemenhub akan dibahas kembali oleh Komisi V DPR RI pada Selasa (5/9).
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Sella Panduarsa Gareta
Copyright © ANTARA 2023
