“Saya mengucapkan selamat bertugas untuk Irjen (Pol) Sang Made Mahendra Jaya. Saya mengajak para tokoh dan seluruh masyarakat Bali untuk mendukung dan membantu pj gubernur dalam menjalankan tugasnya,” ujar Ari dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan penetapan Penjabat Gubernur Bali telah melalui proses berjenjang, mulai dari usulan DPRD Bali, verifikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diputuskan melalui sidang Tim Penilai Akhir yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Ari menyampaikan, setidaknya ada lima tantangan yang akan dihadapi Penjabat Gubernur Bali, yakni pertama, Penjabat Gubernur Bali perlu memastikan situasi politik di daerah itu kondusif dalam tahun politik ini.
"Stabilitas politik dan keamanan adalah kunci bagi terjaganya pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata yang sensitif dengan isu keamanan," kata Ari.
Kedua, kata Ari, situasi perubahan iklim, khususnya El Nino harus betul-betul dimitigasi oleh pemerintah Bali agar tidak berdampak pada peningkatan inflasi dan ketahanan pangan di Bali.
"Ketiga, situasi ekonomi-politik global sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu diantisipasi dan dimitigasi dampaknya bagi Bali," ujarnya.
Tantangan keempat yang akan dihadapi Penjabat Gubernur Bali, menurut Ari, yaitu masalah jangka pendek yang dihadapi oleh Bali, seperti masalah kemacetan, pengelolaan sampah, penanganan wisatawan bermasalah dan masalah-masalah mendesak lainnya.
Sedangkan tantangan kelima, kata Ari, adalah masalah struktural seperti ketimpangan antarsektor, serta ketimpangan antardaerah di Bali.
"Pj Gubernur harus mau membumi, jangan hanya abstrak, mengawang-awang di atas langit," kata Ari.
Menurut Ari, untuk menjawab kelima tantangan di atas, Penjabat Gubernur harus merangkul semua komponen masyarakat Bali, dan juga wajib mendengar aspirasi dan suara-suara dari para tokoh, para ahli hingga masyarakat kecil.
"Jangan alergi kritik. Apalagi kalau ada kritik dimusuhi. Rangkul semua untuk memberikan saran perbaikan. Tidak mungkin membangun Bali sendirian. Bali dibangun dengan semangat ‘ngerombo’, diangkat bareng-bareng," tutur Ari.
Ari berharap Penjabat Gubernur Bali yang memiliki posisi strategis sebagai simpul hubungan pemerintah pusat dengan daerah, tidak "pilih kasih" dan meninggalkan egosentris daerah, serta mengajak para bupati dan wali kota untuk merumuskan kepentingan Bali sebagai kesatuan yang perlu diperjuangkan bersama kepada pemerintah pusat.
"Apa yang menjadi program prioritas Presiden Jokowi di Bali harus dijalankan sebaik-baiknya karena banyak program pemerintah pusat yang diselenggarakan di Bali itu merupakan bentuk kecintaan Presiden Jokowi pada Bali," kata Ari.
"Harus dipisahkan mana program pusat dan mana program yang memang dibuat pemerintah provinsi, mana yang pemerintah kabupaten. Hal itu karena masing-masing level pemerintahan mempunyai tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jangan semuanya tergantung pada pemerintah pusat," ujarnya lagi.
Irjen (Pol) Sang Made Mahendra Jaya sebelum ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Bali menggantikan I Wayan Koster yang habis masa jabatan Gubernur Bali pada 5 September 2023, merupakan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Keamanan dan Hukum.
Baca juga: Mendagri lantik sembilan penjabat gubernur di Jakarta
Baca juga: Mendagri Tito ingatkan kepala daerah agar netral dalam Pemilu 2024
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
