“Kami sangat mengharapkan lulusan vokasi menjadikan wirausaha atau bekerja di sektor ekonomi sebagai pilihan utama,” katanya dalam acara Bincang Coffee Morning Kemendikbudristek di Jakarta, Rabu.
Terlebih lagi, apabila lulusan vokasi tersebut juga memiliki keahlian di bidang lain seperti hukum, keuangan, dan teknik sehingga bisa semakin mengembangkan usahanya.
Kiki menuturkan para lulusan vokasi boleh menjadikan ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai pilihan utama asal menjadi seorang pendidik.
Sebagai contoh, lulusan vokasi apabila ingin menjadi seorang ASN bisa sebagai guru SMK atau dosen atau peneliti teknologi terapan sehingga ilmu yang diperoleh selama masa sekolah dapat tersalurkan.
“Kalau pun jadi ASN itu kami harapkan ASN yang erat dengan kevokasiannya. Harus kita wujudkan relevansinya,” ujar Kiki.
Sementara itu, Kiki mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk memperbaiki beberapa regulasi.
Regulasi yang disempurnakan tersebut di antaranya terkait rekrutmen jenjang D-III dalam Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang hanya masuk di golongan II C sedangkan untuk jenjang sarjana atau sarjana terapan di III A.
Menurut Kiki, regulasi itu harus diperbaiki karena perbedaannya terlalu jauh sehingga KemenPANRB pun menyadari bahwa hal ini akan segera direvisi.
“Itu kan terlalu jauh. Ini sudah kami komunikasikan dengan KemenPANRB dan mereka sangat menyadari harus segara direvisi,” kata Kiki.
Baca juga: Kemendikbudristek sebut 16 politeknik akan berstatus BLU pada 2023
Baca juga: Menaker: Program Pelatihan kewirausahaan Kemnaker terbuka bagi UMKM
Baca juga: Kemenperin cetak lulusan vokasi yang langsung terserap industri logam
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
