memitigasi risiko adanya pelanggaran pelanggaran pemiluJakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) setempat membangun sinergi untuk memitigasi risiko terjadinya potensi kerawanan Pemilu 2024.
Wakil Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta Timur, Kamis mengatakan dalam upaya mitigasi kerawanan pemilu, pemerintah setempat bersinergi dengan Bawaslu, termasuk dengan KPU, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) hingga organisasi masyarakat dan unsur lainnya.
“Ini dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman, lancar, dan kondusif, serta demokratis,” kata Iin disela audiensi bersama jajaran Bawaslu Jakarta Timur.
Dia menyampaikan, sosialisasi kepada masyarakat melalui tingkat kecamatan agar semua tahapan pemilu bisa berjalan lancar juga dilakukan jajaran Pemerintah Jakarta Timur.
Iin juga sudah mengingatkan seluruh camat dan lurah agar mendukung dan menfasilitasi penyelenggara pemilu diantaranya menyiapkan sekretariat bagi penyelenggara pemilu termasuk tempat penyimpanan logistik.
Pemerintah Jakarta Timur bersama Bawaslu setempat juga akan menertibkan alat peraga kampanye (APK) jika ditemukan karena belum masuk pada tahapan kampanye. Penertiban itu akan dilakukan oleh Satpol PP setempat.
“Prinsipnya kalau ini dilakukan sinergi antara Bawaslu dan pemerintah kota, saya yakin kita bisa meminimalisir atau memitigasi risiko adanya pelanggaran pelanggaran pemilu,” katanya.
Iin juga meminta kepada RT dan RW atau pengurus yang terlibat pada politik praktis agar segera melepas posisinya jika ingin masuk di dunia politik. Bahkan ia menekankan kepada camat agar memerikan teguran jika ada RT atau RW terlibat politik praktis.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota lantaran pada saat audiensi bersama Bawaslu, ada laporan dari beberapa camat bahwa terdapat RT dan RW yang terlibat politik praktis bahkan telah menjadi salah satu anggota partai.
“Kita meminta pak camat untuk mengingatkan para lurahnya untuk menegur langsung yang bersangkutan agar segera mengundurkan diri dari jabatan saat ini,” kata dia.
Iin juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar terus menjaga netralitas dalam mengawal pemilu yang demokratis, jujur, dan berkeadilan dan demi mencapai nol indeks kerawanan pemilu di 2024.
Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Jaktim Willem Johanes Wetik mengatakan bahwa berdasarkan data Bawaslu RI tahun 2019, tingkat indeks kerawanan pemilu (IKP) daerah tersebut berada pada angka 65 persen.
Kata dia, angka tersebut tertinggi dari seluruh wilayah DKI Jakarta setelah Kabupaten Kepulauan Seribu 43 persen, Jakarta Utara 38 persen, Jakarta Pusat 32 persen, Jakarta Barat 26 persen dan Jakarta Selatan 9 persen.
Willem mengaku, dengan angka IKP tersebut Bawaslu akan lebih memaksimalkan seluruh jajarannya dalam melakukan pencegahan potensi kerawanan pemilu di 2024 salah satunya bersinergi dengan Pemkot Jakarta Timur, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Jakarta Timur, KPU dan lintas sektor lainnya termasuk sosialisasi ke semua elemen masyarakat.
“Kalau orang diawasi kan semakin turun untuk melakukan pelanggaran, itu yang kita harapkan dari pengawasan melekat itu, akhirnya membuat angka pelanggaran atau indeks kerawanan pemilu semakin berkurang,” kata Willem.
Menurutnya, meningkatkan pencegahan dengan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif di seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat dapat mencegah adanya polarisasi, ujaran kebencian hingga politik SARA di Pemilu 2024.
Baca juga: Polres Jaktim-DLH DKI uji emisi kendaraan di Taman Mini
Baca juga: Pemkot Jaktim seleksi 1.000 mahasiswa kurang mampu untuk beasiswa MDJ
Baca juga: Wali Kota Jaktim ajak Gen Z pahami Al Quran untuk cegah narkoba-LGBT
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2023
