Program pelatihan ini bertahap, tahun ini 14 orang maka tahun berikut akan diikutkan lagi 14 dan bahkan bisa tambah jumlah untuk mengikuti pelatihanSorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengakomodasi orang asli Papua (OAP) melalui pelatihan operator alat berat untuk mendapatkan surat izin operator (SIO) sehingga nantinya siap diterima di perusahaan yang membutuhkan.
"Tahun ini kita berikan pelatihan bagi 14 orang sampai mahir dan mendapatkan SIO," jelas Kepala Dinas Disnakertrans ESDM Papua Barat Daya.
Baca juga: Biak berikan pendampingan kemasan produk UMKM OAP
Baca juga: Biak berikan pendampingan kemasan produk UMKM OAP
Pemerintah, sebut dia, selalu mengedepankan keberpihakan kepada OAP berdasar pada Undang-undang Otsus, sehingga secara otomatis berbagai perhatian pemerintah akan diarahkan pada peningkatan kapasitas OAP, sehingga muda mendapatkan pekerjaan.
"Program pelatihan ini bertahap, tahun ini 14 orang maka tahun berikut akan diikutkan lagi 14 dan bahkan bisa tambah jumlah untuk mengikuti pelatihan," kata Suroso.
Selain itu, kata dia, dalam waktu dekat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun akan memberangkatkan OAP untuk mengikuti pelatihan operator crane di Surabaya.
"Begitu pulang, bawa SIO, sertifikat dan lain sebagainya maka yang bersangkutan memiliki kompetensi untuk bersaing," beber Suroso.
Jadi, kata dia, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus dan tetap mempersiapkan tenaga OAP yang handal supaya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan permintaan setiap perusahaan.
"Kita berharap dengan adanya upaya itu tenaga terampil OAP pun bisa nantinya diperhitungkan ketika melamar ke sebuah perusahaan," harap Suroso.
Baca juga: Kopi jadi peluang menjanjikan bagi petani OAP di Manokwari
Baca juga: Kopi jadi peluang menjanjikan bagi petani OAP di Manokwari
Selain itu, upaya pemerintah ini pun sebagai salah satu bentuk meminimalisir angka pengangguran yang ada di Provinsi Papua Barat Daya.
"Jadi ketika tidak disiapkan tenaga OAP, maka mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan sesuai permintaan perusahaan, maka imbasnya adalah bertambah angka pengangguran," ungkap Suroso.
Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menyebutkan, tingkat pengangguran di Papua Barat Daya 2021-2022, Kota Sorong menempati urutan pertama dengan jumlah tingkat pengangguran 2021 sebanyak 9,95 persen dan 2022 sebanyak 10,09 persen.
Kabupaten Sorong berada di angka 3,36 persen pada 2021 dan 2022 menempati posisi 3,38 persen. Kemudian, Kabupaten Sorong Selatan 3,55 persen pada 2021 kemudian di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 3,05 persen.
Sementara angka pengangguran di Kabupaten Maybrat berada pada posisi 1,89 persen pada 2021 kemudian meningkat menjadi 2, 09 persen di 2022. Kabupaten Tambrauw tingkat pengangguran pada 2021 sebesar 1,89 persen kemudian mengalami sedikit penurunan sebesar 1, 46 persen.
Terakhir adalah Kabupaten Raja Ampat dengan tingkat pengangguran sebanyak 3,81 pada 2022 dan 2022 meningkat menjadi 3,91 persen.
"Angka pengangguran setiap kabupaten itu cukup tinggi, maka satu cara adalah menyiapkan tenaga yang handal supaya mudah mendapatkan pekerjaan dan menekan angka pengangguran," beber Suroso.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
