“Selain memastikan progres pembangunan PDN, sebagai mitra pemerintah, kunjungan Komisi I DPR RI untuk memastikan sistem keamanan dalam proyek PDN. Apalagi, pembangunan PDN merupakan salah satu proyek nasional dan menggunakan dana dari Prancis,” ujar Semuel usai menerima kunjungan Komisi I DPR RI di lokasi pembangunan PDN, Cikarang, Jawa Barat, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.
Baca juga: Pembangunan Pusat Data Nasional di Cikarang rampung September 2024
Semuel mengatakan target awal pembangunan PDN adalah empat tahun, namun, dipercepat menjadi dua tahun. Oleh karena itu, dia menilai manajemen waktu menjadi titik krusial yang membutuhkan perhatian serius.
“DPR juga menekankan pentingnya mekanisme administrasi agar tidak menimbulkan kendala-kendala hukum yang bisa berakibat di kemudian hari. Itu yang kita rapikan juga," ucap Semuel.
Mengenai aspek teknis, pembangunan PDN telah menggunakan teknologi yang mumpuni dengan perangkat mesin yang beroperasi 24 jam.
Kemenkominfo akan melakukan inspeksi terhadap peralatan yang akan dipasang di PDN dan memantau proses pembuatan. Menurut Semuel, proses perizinan dan negosiasi membutuhkan waktu lebih lama.
“Ini sudah terkelola dengan baik. Harapannya Oktober tahun depan sudah selesai dan Presiden bisa meresmikan proyek ini. Kemenkominfo akan mengirim tim ke Prancis untuk melihat proses pembuatan, dan hal-hal yang akan diinstal di data center ini," kata dia.
Baca juga: Menkominfo minta PDN selesai tepat waktu dengan kualitas optimal
Selain mengenai keamanan siber dan administrasi, Komisi I DPR RI juga menyoroti pembentukan lembaga pengelolanya.
"Itu usulan dari DPR memastikan jangan sampai data center ini sudah terbangun, tapi, Kominfo belum siap untuk pengelolaannya," ujar Dirjen Aptika.
Kemenkominfo mulai melakukan pembangunan PDN di kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. PDN yang memiliki prosesor 25.000 core, kapasitas 40 petabyte dan memori 200TB itu dibangun sesuai standar internasional Tier 4 dan watercooling system.
Pembangunan PDN dimulai awal November 2022 dengan pembiayaan 85 persen oleh pemerintah Prancis dan 15 persen APBN rupiah murni. Proyek PDN merupakan tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kunjungan Komisi I DPR RI dipimpin Teuku Riefky Harsya, hadir pula TB Hasanuddin, Christina Aryani, Bobby Adhityo Rizaldi, Sukamta, Almuzammil Yusuf, Ahmad Syaikhu, Teuku Riefky Harsya, Sjarifuddin Hasan dan Taufiq R Abdullah.
Baca juga: Kemenkominfo ungkap cara naikkan kelas UMKM hadapi perdagangan digital
Baca juga: Kemenkominfo dukung startup jebolan SSI buka pendanaan "pre-seed"
Baca juga: Kemenkominfo catat 951 pertemuan bisnis startup di HUB.ID Summit
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2023
