Pertemuan kita hari ini tidak dijadwalkan, tapi saya memandang perlu untuk mengundang saudara, untuk membicarakan sejumlah hal, ini menyangkut apa yang terjadi di tanah air kita hari per hari, utamanaya menyangkut dua isu pokok,"
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara mendadak menggelar sidang kabinet di Kantornya, Jakarta, Selasa sore, membahas dua isu utama yang berkembang di masyarakat, perkembangan perekonomian dan konflik antar agama.

"Pertemuan kita hari ini tidak dijadwalkan, tapi saya memandang perlu untuk mengundang saudara, untuk membicarakan sejumlah hal, ini menyangkut apa yang terjadi di tanah air kita hari per hari, utamanaya menyangkut dua isu pokok," kata Presiden saat mengawali pengantar sidang kabinet terbatas tersebut.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB digelar seusai menerima laporan dari SKK Migas.Presiden memimpin rapat kabinet tersebut, didampingi oleh Wakil Presiden Boediono.

Selain itu dihadiri antara lain, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Any Ratnawati.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto.

Dalam pengantarnya, Presiden mengatakan dua isu utama tersebut dibagi dalam empat hal. Tiga diantaranya merupakan isu ekonomi. Pertama langkah-langkah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama pasca pengumuman BPS yang menyatakan pertumbuhan perekonomian Indonesia kuartal pertama sebesar 6,02 persen, atau terendah sejak 2010.

Kedua, kesiapan rancangan anggaran perndapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2013, termasuk kesiapan dalam menaikan harga subsidi BBM.

Ketiga, terkait isu perijinan yang hingga kini dinilai masih menjadi hambatan dalam berinvestasi. Keempat, terkait dengan konflik antara umat beragama yang masih terjadi.(*)

Pewarta: Muhammad Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013