Pelatihan tersebut memperkenalkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) yang mencakup uji tuntas hak asasi manusia (HRDD), dengan kurikulum Panduan Fasilitasi Pelatihan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia UNDP dan penilaian konteks mengenai praktek bisnis yang bertanggung jawab di Indonesia dan perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia.
“Perusahaan adalah mesin perekonomian. Penerapan standar internasional tentang bisnis yang bertanggung jawab menjadi hal yang penting bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan memastikan penghormatan terhadap HAM dan pekerjaan yang layak, perusahaan dapat mendorong perubahan positif dalam skala besar dalam operasi dan rantai pasokan mereka," kata Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste Michiko Miyamoto dalam keterangan tertulis ILO di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, lanjut Michiko, ILO bekerja sama dengan badan-badan PBB terkait untuk terus mempromosikan instrumen utama yang menguraikan bagaimana perusahaan dapat bertindak secara bertanggung jawab.
Menurutnya, pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan pemahaman dan kapasitas sektor swasta Indonesia tentang praktek bisnis yang bertanggung jawab dan pekerjaan yang layak di seluruh rantai pasokan mereka, namun meningkatkan kontribusi terhadap kepatuhan standar dan daya saing yang mengarah pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan No.8 tentang Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak untuk Semua.
Sementara itu, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia Sujala Pant mengakui bahwa keikutsertaan perusahaan-perusahaan dalam pelatihan tersebut menggambarkan semakin besarnya kesadaran dan komitmen dunia usaha di kalangan perusahaan di Indonesia untuk mendukung Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.
“Melaksanakan HRDD merupakan salah satu cara perusahaan menunjukkan komitmennya dalam menghormati hak pekerja, konsumen dan masyarakat. Dengan mengidentifikasi potensi kerugian yang dapat ditimbulkan, perusahaan dapat menghilangkan hambatan yang mungkin menghalangi perempuan untuk mendapatkan manfaat yang setara dari peluang ekonomi," katanya.
Lebih lanjut Sujala menjelaskan bahwa perusahaan juga dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas.
"Ketika perusahaan mendorong pendekatan hak asasi manusia yang proaktif dalam operasi dan rantai pasokan mereka, mereka berkontribusi terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua orang,” katanya.
Acara tersebut merupakan pelatihan gabungan pertama oleh ILO dan UNDP yang menyasar perusahaan-perusahaan di sektor manufaktur elektronik yang beroperasi di Indonesia, khususnya perusahaan dari rantai pasokan global di industri tersebut.
Pelatihan itu juga mencakup hak-hak pekerja, dengan fokus pada pekerjaan yang layak yang menyasar perusahaan-perusahaan manufaktur elektronik yang terkait dengan Jepang, berdasarkan Deklarasi Prinsip Tripartit ILO mengenai Perusahaan Multinasional (MNEs) dan Kebijakan Sosial serta studi ILO mengenai industri elektronik di Indonesia dan integrasinya ke dalam rantai pasokan global.
Baca juga: ILO: Pemerintah bertanggung jawab, wajib lindungi HAM di dunia usaha
Baca juga: PBB: Penghormatan terhadap HAM dibutuhkan untuk pertumbuhan inklusif
Baca juga: Menaker dorong ILO wujudkan keadilan sosial di dunia kerja
Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2023
