Atikoh dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Sabtu, mengaku, bahwa anak menjadi yang paling berkorban dalam perjalanan karier politik suaminya, Ganjar Pranowo.
"Pertama dari sisi waktu, spotlight dia dari kecil di-notice orang. Ketika di DPR dan di Jawa Tengah tentu beda," kata Atikoh.
Sejalan dengan itu, Atikoh mengaku, menerapkan kebiasaan tidak memanjakan anaknya dengan fasilitas yang tersedia, padahal sebenarnya sah-sah saja jika Atikoh memanfaatkan itu.
"Ketika di Jawa Tengah saya sudah bilang ke driver-nya, tolong ya pak jangan pernah bukain pintu Alam (Zinedine Alam Ganjar). Perlakukan seperti anaknya," ucap Atikoh.
Tak cukup sampai di situ, Atikoh juga meminta kepada para staf agar tidak membawakan barang-barang anaknya.
"Karena dia anak tunggal dan ayahnya gubernur, kadang orangtua tidak sadar mereka memberikan racun dengan cara memanjakan," ujarnya.
Atikoh mengaku, prinsip ini diterapkan dengan tujuan anak semata wayangnya menjadi pribadi yang tangguh dan berkembang.
"Ketika kita memberikan challenge, ketika kita memberikan perhatian, tetapi bukan dengan memanjakan itu kan yang terbaik," ujarnya.
Mantan ketua Tim Penggerak PKK Jateng itu tak ingin anaknya silau dengan hal-hal yang sifatnya sementara.
"Kalau semua difasilitasi, semua dipermudah, anaknya tidak berkembang dan nanti dia tidak menganggap sesuatu itu bisa instan, padahal kan proses itu yang paling penting," kata Atikoh.
Tak bisa dipungkiri, prinsip yang diterapkan Atikoh dan Ganjar dalam mendidik sang anak pun membuahkan hasil. Alam terus berprestasi di masa sekolahnya baik di tingkat nasional bahkan internasional.
Pria kelahiran 14 Desember yang saat ini menempuh studi Teknik Industri di Universitas Gadjah Mada, itu juga aktif dalam berorganisasi di luar kampus.
Diketahui, Alam Ganjar menjadi pengurus Iespa dan Esi Jawa Tengah sebagai ketua harian. Sedangkan di kampus, Alam tercatat aktif di organisasi kepemudaan internasional Aiesec. Alam juga aktif di Himpunan Mahasiswa Teknik Industri.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2023
