"Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu hukum guna memperoleh posisi bersama, satu kesepakatan bersama, dan untuk disampaikan di berbagai forum internasional, termasuk PBB," kata Yasonna di sela Rapat Koordinasi Persiapan AALCO Ke-61 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Sejumlah isu penting dibahas dalam pertemuan di Bali di antaranya isu terkini di bidang hukum siber, hukum laut, lingkungan, pembangunan berkelanjutan, hukum dagang, investasi internasional, dan isu hukum lainnya.
ia menambahkan Kemenkumham RI menyelenggarakan agenda lain dalam Forum AALCO Ke-61, yakni diskusi panel terkait hukum humaniter internasional yang sekaligus menandai Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa pada 1949.
Baca juga: Yassona ingatkan jajarannya antisipasi perubahan lingkungan strategis
Baca juga: Menteri Yasonna minta mahasiswa waspadai hoaks jelang Pemilu 2024
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menambahkan terkait hukum di bidang bisnis dan investasi, Indonesia dihadapkan dengan regulasi Uni Eropa terkait deforestasi (EUDR) yang dikaitkan dengan alasan rantai pasok.
Indonesia, lanjut dia, menolak hal tersebut karena dinilai ada diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit dan melalui Pertemuan AALCO Ke-61, maka pemerintah akan menjelaskan upaya dalam mengatasi deforestasi.
"Terkait penyelenggaraan AALCO ini kami pada prinsipnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung penuh Kemenkumham dalam agenda ini," ucapnya..
AALCO merupakan forum konsultasi hukum antarpemerintah yang memiliki anggota sebanyak 47 negara.
Organisasi ini dibentuk pada 1956 dengan Indonesia sebagai salah satu anggota asli yang pertama bersama Republik Persatuan Arab atau yang saat ini seperti Suriah, Mesir, India, Irak, Jepang, Myanmar, dan Sri Lanka.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
