Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti kasus perundungan di lingkungan sekolah yang berulang terjadi di Tanah Air sehingga semua pihak diminta mengevaluasi pola pencegahan dan pengajaran.

“Berulangnya kasus perundungan di lingkungan pendidikan mengindikasikan upaya pencegahan yang dilakukan belum tepat sasaran atau bahkan masih banyak penyelenggara pendidikan mengabaikan langkah pencegahan,” kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut Rerie, pencegahan perundungan di satuan pendidikan harus menjadi prioritas bersama melalui sistem pendidikan yang mengedepankan pembentukan karakter dan budi pekerti yang lebih baik sebagai bagian dari upaya melahirkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berdaya saing di masa datang.

Sejumlah kasus perundungan di lingkungan pendidikan mengemuka lagi pada beberapa pekan terakhir ini, katanya.

Ia mengatakan kasus tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Medan, Banyuwangi, Gresik, Cilacap, bahkan di Jakarta. Paling memprihatinkan lagi beberapa kasus perundungan itu berujung pada kematian.

Baca juga: MPR: Keluarga harus dapat perhatian serius soal keutuhan-kesejahteraan
Baca juga: Waka MPR: penerapan nilai Pancasila harus jadi kepedulian bersama


Catatan Biro Data dan Informasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengungkapkan 251 anak berusia 6-12 tahun menjadi korban kekerasan di sekolah pada periode Januari-April 2023.

Selain itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sepanjang Januari-Agustus 2023 terdapat 379 anak usia sekolah menjadi korban kekerasan fisik dan perundungan di lingkungan sekolah.

“Bermunculannya kembali kasus perundungan di lingkungan pendidikan sangat mengkhawatirkan kita. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan terkait pola pencegahan dan pengajaran yang diterapkan untuk mencegah kasus-kasus perundungan berulang," kata dia.

Rerie menekankan upaya evaluasi menyeluruh terkait pola pencegahan perundungan harus segera dilakukan untuk mendapatkan sistem pencegahan yang tepat dalam upaya menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman bagi peserta didik.

Menurut anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu lingkungan belajar yang penuh kekerasan dan ancaman berdampak buruk pada proses pembentukan karakter dan mental peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa.

Rerie berharap para pemangku kepentingan menyikapi secara serius fenomena perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan nasional ini dan secepatnya mengambil langkah yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar aman dan nyaman.

“Para pemangku kebijakan harus segera mengevaluasi dan memperbaiki pola pendidikan dan pengajaran yang lebih ramah dan aman dalam proses pembentukan karakter dan budi pekerti peserta didik yang lebih baik,” ujarnya.

Dalam mencegah perundungan di lingkungan pendidikan ini, Rerie menambahkan kolaborasi yang baik antara para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam mewujudkan pola pendidikan yang aman dan bebas perundungan sangat diharapkan demi terwujudnya generasi penerus bangsa berkarakter kuat dan berdaya saing di masa depan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023