Kemendikbudristek dorong budayawan aktif diskusi budaya dengan capres

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek),  Hilmar Farid terus mendorong para budayawan agar aktif melakukan diskusi dengan para calon presiden (capres) untuk memastikan program-program kebudayaan tetap berjalan.

"Untuk memastikan apakah program-program kebudayaan tetap ada, mesti ditanya langsung pada calonnya, dan kita mendorong agar teman-teman secara aktif berdialog dengan para calon, sehingga bisa mendapat gambaran, kira-kira aspirasi yang kita sampaikan (tentang kebudayaan) ini masuk atau tidak," kata Hilmar pada acara pra-Kongres Kebudayaan di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Kemendikbudristek libatkan budayawan dalam pra-Kongres Kebudayaan

Ia menjelaskan setelah pemilihan umum (Pemilu) 2024 selesai, tentu akan ada kebijakan nasional baru, dimana Presiden baru pasti membawa visi dan misi yang akan menentukan ke arah mana pembangunan, khususnya kebudayaan akan dibawa.

"Setelah Pemilu 2024 pasti kan ada kebijakan nasional baru, seperti apa lima tahun ke depan, dan itu momen yang sangat penting bagi kita untuk memberikan pandangan dan masukan, kebudayaannya mesti gimana," ujar dia.

Untuk itu, lanjut dia, pada acara pra-Kongres Kebudayaan 2023, menjadi ajang bagi para pelaku budaya yang aktif di lapangan untuk saling berdiskusi dan menuangkan aspirasi.

"Tentu kita sangat berharap ide-ide dan aspirasinya bisa dikumpulkan, dan dirumuskan menjadi masukan bagi pemerintahan berikutnya," ucapnya.

Ia mengutarakan ada momen penting yang mesti terus dikawal oleh para pelaku budaya, yakni perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

"Itu bentuknya nanti Undang-Undang, akan disahkan pada tahun 2025 dan berlakunya 20 tahun, ini momen yang penting bagi teman-teman untuk menyadari bahwa kebijakan-kebijakan seperti ini dampaknya besar terhadap masa depan kebudayaan kita," paparnya.

Ia menekankan Kongres Kebudayaan yang berlangsung pada 24-27 Oktober 2023, diharapkan dapat memberi kesadaran pada penentu kebijakan, termasuk yang duduk di bangku legislatif untuk tetap memasukkan program-program tentang kebudayaan.

"Teman-teman di DPR dan pemerintahan baru nantinya juga mesti tahu, ini adalah rumusan dari sekian banyak (budayawan) yang hadir, jadi bukan karena keinginan satu atau dua orang, tetapi memang betul-betul menyuarakan aspirasi dari seluruh pelaku budaya," tuturnya.

Baca juga: Permainan tradisional akan dipertandingkan di Pekan Budaya Nasional

Baca juga: Pemerintah akan bentuk dana perwalian untuk kebudayaan

Ia mengakui bahwa selama ini memang masih banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pengembangan kebudayaan, sehingga perlu suatu kebijakan nasional yang jelas untuk menempatkan kebudayaan dalam pembangunan nasional ke depan.

"Kalau saya sih, bukan cuma soal satu atau dua harapan kita terpenuhi atau tidak, tetapi pertanyaan besarnya, gimana sih kita mau menempatkan kebudayaan dalam pembangunan nasional ke depan, tempatnya itu di mana? Rumusan ini yang kita harapkan muncul, dan kemudian bisa didiskusikan dengan para calon," kata dia.