Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah tahun depan berencana membentuk dana perwalian untuk kebudayaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Resolusi Kebudayaan yang lahir dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018, kata Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid di Jakarta, Selasa.

"Rencananya akan dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," kata Hilmar.

Direktorat Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang merancang dana perwalian tersebut, yang bisa berbentuk dana abadi atau dana bergulir dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau sumbangan perusahaan.

Dana perwalian tersebut dirancang bisa diakses oleh siapa pun untuk pengembangan dan riset kebudayaan.

Nantinya akan ada kurator independen yang menilai kelayakan proyek-proyek yang berhak mendapatkan pendanaan dari lembaga tersebut. Hilmar mengatakan tim penilai dalam lembaga tersebut nantinya harus mewakili berbagai golongan.

Tak hanya itu, menurut Hilmar, lembaga dana perwalian akan memiliki program-program afirmatif untuk mendorong pemajuan kebudayaan.

Baca juga: Strategi Kebudayaan telah diserahkan kepada Presiden
 

Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018