Jakarta (ANTARA) -
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebutkan bahwa perubahan perilaku adalah kunci menurunkan stunting, seperti melalui program tambah darah bagi remaja putri, pemenuhan gizi makanan tambahan, dan juga ASI.
 
Hasto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2023 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (6/10) menyampaikan bahwa semua pihak perlu mendukung Kementerian Kesehatan dan lembaga lain dalam upaya mempercepat penurunan stunting.

Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu lebih lanjut mengatakan untuk calon pengantin agar sadar melakukan pemeriksaan sebelum menikah dan juga untuk sanitasi yang butuh dukungan kita semua.

"Perlu kami sampaikan, kami memantau yang anemia masih 22,3 persen, usianya terlalu muda 13,2 persen, dan ukuran lingkar lengan terlalu kecil kurang dari 23,5 cm masih 21,2 persen," ujar Hasto.
 
Meski target penurunan stunting nasional masih belum tercapai, ia mengatakan bahwa tren penurunan stunting cukup menggembirakan dan patut diapresiasi.
 
Sepanjang tahun 2013-2019, rata rata penurunan yakni sebesar 1,3 persen per tahun, kemudian di tahun 2019 ke 2021 di saat pandemi COVID-19, penurunan mencapai 1,6 persen per tahun.
 
"Alhamdulillah, tahun 2021 ke 2022 meskipun masih pandemi, penurunan bisa mencapai 2,6 persen per tahun. Kami pun juga masih bisa optimis dimana target 14 persen dengan target penurunan (2023) 3,8 persen per tahun," paparnya.

Baca juga: Setwapres gelar Rakortek percepatan penurunan stunting

Baca juga: BKKBN optimistis prevalensi stunting turun jadi 17,8 persen pada 2023
 
Menurut Hasto, meski anggaran untuk percepatan penurunan stunting pada tahun 2023 menurun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp30 triliun, tetapi capaian masih tetap meningkat.
 
Hasto juga menegaskan, pihaknya fokus melakukan sosialisasi, edukasi dan komunikasi untuk meningkatkan perubahan perilaku, dengan dibantu oleh tenaga kesehatan dan tim pendamping keluarga (TPK).
 
Ia juga mengutarakan bahwa peran perguruan tinggi juga sudah bagus, karena seluruh kabupaten/kota 85,80 persen telah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendapatkan pendampingan terutama dalam menyusun strategi penurunan stunting.
 
"Kesimpulannya, pertama melihat tren yang ada, kami masih optimistis untuk stunting bisa menuju 14 persen di 2024. Kedua, pilar komitmen dari tingkat pusat dan daerah cukup tinggi, begitu juga perguruan tinggi, media, dan swasta, serta perlu juga ditingkatkan pelaksanaan konvergensi dan ketepatan sasaran dengan pendekatan keluarga berisiko tinggi stunting,” tuturnya.
 
Hasto juga melaporkan terkait usulan penambahan provinsi prioritas percepatan penurunan stunting dari 12 provinsi menjadi 17 provinsi, konvergensi menuangkan dana desa perlu ditingkatkan 10 persen minimal dana desa, juga izin mengusulkan Program Keluarga Harapan (PKH) agar difokuskan untuk pemberian makanan tambahan bagi keluarga berisiko stunting, serta makanan tambahan produk lokal.
 
Rakornas percepatan penurunan stunting 2023 yang dipimpin oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin membahas tentang upaya percepatan penurunan stunting yang harus tetap menjadi program prioritas meski terjadi pergantian tampuk kepemimpinan pusat dan daerah karena transisi pemerintahan di tahun politik 2024.
 
 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023