"BPJS ini bagus, tapi persiapannya harus cepat. Pemerintah harus serius. Kalau tidak, maka rumah sakit akan kewalahan," kata Irgan dalam dialog bertajuk "Tolak KJS dan nasib BPJS" bersama anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka, Poempida Hidayatullah, dan Huzna Zahir dari YLKI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Menurut Irgan, jika persiapannya tidak serius, maka bukan mustahil jika nantinya ada rumah sakit yang mengundurkan diri dari program tersebut, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) di DKI Jakarta.
"Padahal itu tak boleh karena melanggar UU No.44/2009 tentang Rumah Sakit," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
"Pada prinsipnya rumah sakit dan dokter harus berangkat dari ideologi dan nasionalisme agar benar-benar untuk rakyat. Pemerintah harus mengubah kebijakan konsumtif seperti BLT, Balsem, dan Bansos," kata Irgan.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menegaskan usaha mengatasi rakyat sakit di Indonesia membutuhkan kesamaan ideologi dan nasionalisme.
"Persoalannya mau atau tidak. Jangan selalu beralasan masalah dana, karena Acehdengan program yang sama dengan premi Rp17.000, Pemda Purwakarta, dan Jakarta sendiri bisa. Rumah sakit pun tak perlu takut, karena tetap dibayar, dan itu tak akan membuat rumah sakit bangkrut," katanya.
Pewarta: Jaka Suryo
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
